BEM KM UGM Soroti Bansos PPKM Darurat: Sentimen Negatif karena Kasus Korupsi

Reporter:
Editor:

S. Dian Andryanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • BEM KM UGM melaksanakan bantuan kepada warga

    BEM KM UGM melaksanakan bantuan kepada warga "Rakyat Bantu Rakyat" di Yogyakarta , 21 Juli 2021. dok.BEM KM UGM

    TEMPO.CO, Jakarta - Selama PPKM Darurat, masyarakat menyayangkan aksi pemerintah yang lamban dalam memberi bantuan. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk memberi bantuan kepada masyarakat secepatnya.

    Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM mengadakan aksi bertajuk Rakyat Bantu Rakyat dengan membagikan bantuan sosial (bansos). pada 22 Juli lalu. Mereka melakukan aksi ini untuk merespon penanganan pemerintah yang belum maksimal. Lalu, bagaimana pendapat mereka mengenai bantuan sosial yang diberikan pemerintah?

    Menurut Menteri Analisis Isu Strategis, Muhammad Musyarroful Ala, pemberian bantuan kepada masyarakat bersifat wajib. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus memprioritaskan bantuan sosial ini. “Melihat keadaan masyarakat saat ini, pemerintah harus memprioritaskan bansos,” katanya.

    Selaras dengan Ala, Thomas Tatag Yana Kriswantoro, Menteri Aksi dan Propaganda, menyatakan bantuan sosial adalah suatu bentuk yang baik dari pemerintah bagi masyarakat terdampak. Namun, Thomas mewanti-wanti pemerintah untuk memikirkan kuantitas dari bansos tersebut. Ia mempertanyakan konsistensi penyaluran bansos dan kuantitas dari bansos tersebut dapat bertahan berapa lama di tangan masyarakat. “Melihat pandemi khususnya PPKM Darurat ini yang terus diperpanjang. Padahal masyarakat membutuhkan bantuan tidak hanya satu sampai dua hari saja,” kata Thomas.

    Presiden Mahasiswa BEM KM UGM, Muhammad Farhan, juga memiliki tiga tanggapan mengenai bantuan sosial dari pemerintah ini. Pertama, bentuk dari bantuan sosial. Bentuk bantuan sosial berupa sembako dirasa kurang fleksibel karena tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Kedua, ia mengatakan bahwa bantuan sembako sifatnya lebih mahal sebab belum tentu bisa efektif dan efisien membantu masyarakat yang terdampak. Ketiga, bantuan sosial ini memiliki sentimen negatif di kalangan masyarakat. Sentimen tersebut dipantik karena tindakan oknum pemerintah yang korupsi. “Dalam pemberian bantuan sosial diindikasi tumbuh Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan kurang tepat sasaran,” kata Farhan.

    Pernyataan mengenai sentimen dikalangan masyarakat juga dibenarkan Thomas. Ia menyatakan masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah karena praktek korupsi yang tinggi di kala pandemi. “Pemerintah seharusnya mampu memberikan sebuah gerakan yang dapat melegitimasi ulang keberadaan mereka,” kata Thomas. 

    Farhan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mengenai bansos ini. “Tentu kita menghargai dan mengapresiasi bentuk kebijakan-kebijakan yang memberi bantuan kepada masyarakat selama PPKM Darurat.  Namun, pemerintah seakan-akan tidak ada progres, tidak dievaluasi mulai dari bentuk apa yang diberi maupun bagaimana cara mendapatkannya,” kata Farhan.

    JACINDA NUURUN ADDUNYAA 

    Baca: Aksi BEM KM UGM Rakyat Bantu Rakyat, ini Arti Masker Tanda Silang di Mulut


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.