Ombudsman Harap Pimpinan KPK dan BKN Taat Hukum dan Koreksi Hasil TWK

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

    Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tindakan korektif atas maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Robert mengatakan, sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, mereka semestinya menaati aturan dan hukum. 

    "Kami sangat berharap, pimpinan KPK dan BKN kan bukan warga negara biasa, mereka negarawan, sebagai negarawan ketaatan terhadap aturan pasti tinggi, mestinya begitu," kata Robert dalam wawancara Ini Budi di kanal Youtube Tempo, Jumat, 23 Juli 2021.

    Ombudsman sebelumnya menyatakan ada penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kekuasaan, dan maladministrasi dalam proses TWK pegawai KPK. Ombudsman pun telah meminta KPK dan BKN melakukan sejumlah tindakan korektif, salah satunya dengan menetapkan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi aparatur sipil negara.

    Robert mengatakan Ombudsman akan memantau selama 30 hari apakah KPK dan BKN melakukan tindakan korektif. Jika keduanya abai, Ombudsman akan melanjutkan ke tahap rekomendasi. Selanjutnya, rekomendasi itu harus dijalankan dalam waktu 90 hari.

    Robert mengakui ada keraguan sejumlah pihak ihwal seberapa mengikat rekomendasi yang dikeluarkan lembaganya. Namun dia menegaskan, rekomendasi Ombudsman merupakan produk hukum yang juga memiliki implikasi hukum.

    "Rekomendasi itu adalah produk hukum, dikeluarkan lembaga yang memang dibentuk perundang-undangan, karena itu rekomendasi kami punya implikasi hukum," ujar Robert.

    Selain meminta tindakan korektif dari KPK dan BKN, Ombudsman juga menyampaikan hasil laporan pemeriksaan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Ombudsman menyarankan Presiden mengambil alih kewenangan mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN.

    "Mudah-mudahan tindakan korektif dijalankan KPK dan BKN, sehingga tidak sampai ke rekomendasi apalagi sampai Presiden harus sampai turun tangan. Itu harapan ideal," ujar Robert.

    Baca juga: Dewas KPK Putuskan Tak Ada Pelanggaran Kode Etik dalam Pelaksanaan TWK

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.