Ombudsman Harap Pimpinan KPK dan BKN Taat Hukum dan Koreksi Hasil TWK

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tindakan korektif atas maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Robert mengatakan, sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, mereka semestinya menaati aturan dan hukum. 

"Kami sangat berharap, pimpinan KPK dan BKN kan bukan warga negara biasa, mereka negarawan, sebagai negarawan ketaatan terhadap aturan pasti tinggi, mestinya begitu," kata Robert dalam wawancara Ini Budi di kanal Youtube Tempo, Jumat, 23 Juli 2021.

Ombudsman sebelumnya menyatakan ada penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kekuasaan, dan maladministrasi dalam proses TWK pegawai KPK. Ombudsman pun telah meminta KPK dan BKN melakukan sejumlah tindakan korektif, salah satunya dengan menetapkan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi aparatur sipil negara.

Robert mengatakan Ombudsman akan memantau selama 30 hari apakah KPK dan BKN melakukan tindakan korektif. Jika keduanya abai, Ombudsman akan melanjutkan ke tahap rekomendasi. Selanjutnya, rekomendasi itu harus dijalankan dalam waktu 90 hari.

Robert mengakui ada keraguan sejumlah pihak ihwal seberapa mengikat rekomendasi yang dikeluarkan lembaganya. Namun dia menegaskan, rekomendasi Ombudsman merupakan produk hukum yang juga memiliki implikasi hukum.

"Rekomendasi itu adalah produk hukum, dikeluarkan lembaga yang memang dibentuk perundang-undangan, karena itu rekomendasi kami punya implikasi hukum," ujar Robert.

Selain meminta tindakan korektif dari KPK dan BKN, Ombudsman juga menyampaikan hasil laporan pemeriksaan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Ombudsman menyarankan Presiden mengambil alih kewenangan mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Mudah-mudahan tindakan korektif dijalankan KPK dan BKN, sehingga tidak sampai ke rekomendasi apalagi sampai Presiden harus sampai turun tangan. Itu harapan ideal," ujar Robert.

Baca juga: Dewas KPK Putuskan Tak Ada Pelanggaran Kode Etik dalam Pelaksanaan TWK

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Wali Kota Depok Tak Hadir di Ombudsman, Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 Malah Diminta Mediasi

8 jam lalu

Wali Kota Depok Tak Hadir di Ombudsman, Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 Malah Diminta Mediasi

Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 menyesalkan Wali Kota Depok tak hadir dalam proses klarifikasi di Ombudsman RI.


Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

12 jam lalu

Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

Ketua KPK Firli Bahuri mengakui kesulitan menangkap empat buronan yang salah satunya adalah Harun Masiku.


Perlawanan Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Depok Berlanjut, Hari Ini Beri Klarifikasi ke Ombudsman

14 jam lalu

Perlawanan Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Depok Berlanjut, Hari Ini Beri Klarifikasi ke Ombudsman

Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 mendampingi para orang tua untuk memberikan klarifikasi terhadap Ombudsman RI. Minta alihfungsi dibatalkan.


Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

19 jam lalu

Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

Kengototan KPK mengusut kasus Formula E berdampak pada perpecahan antar-petinggi lembaga itu.


Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

1 hari lalu

Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi lainnya di depan Presiden Jokowi.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

1 hari lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

1 hari lalu

KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

KPK menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe tersangka dugaan tindak pidana korupsi, sehat dan mampu untuk menjalani persidangan.


Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

1 hari lalu

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan masih terus melakukan penyilidikan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta.


Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

1 hari lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

2 hari lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.