Ombudsman Sebut BKN Tak Bisa Buktikan Kompetensi Asesor TWK di KPK

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, memberikan keterangan kepada awak media secara daring, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 23 Juli 2021. Dewan Pengawas KPK menghentikan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia mendapati Badan Kepegawaian Negara (BKN) tak dapat membuktikan kompetensi para penguji tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan, BKN tak memiliki surat keputusan (SK) dari lima lembaga pengirim asesor.

"Celakanya adalah sampai hari ini BKN tidak memiliki dan tidak bisa menguasai dokumen yang terkait SK," kata Robert dalam wawancara Ini Budi di kanal Youtube Tempo, Jumat, 23 Juli 2021.

Para asesor tes wawasan kebangsaan berasal dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, Pusat Intel TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Strategis TNI, Badan Intelijen Negara, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ombudsman menemukan surat permintaan BKN kepada pimpinan lima lembaga tersebut untuk memfasilitasi TWK. 

Lantaran tak adanya SK, Robert mengatakan, BKN tak dapat membuktikan apakah orang-orang yang dikirim lima lembaga itu berkompeten sebagai asesor. "Sulit menjawab pertanyaan publik apakah asesor ini memang benar asesor, punya kompetensi dan sertifikat sebagai asesor," ujarnya.

Robert mengatakan BKN-lah yang sejak awal mengusulkan diri terlibat dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Namun ternyata lembaga tersebut tak memiliki alat ukur dan asesor untuk melaksanakan TWK.

Seorang ahli yang dimintai pendapat oleh Ombudsman menyatakan, BKN semestinya menolak meneruskan proses. "Tapi jadi lucu, wong dia yang mengusulkan. Akhirnya terus, (karena) kepalang basah," ujar Robert.

Ombudsman sebelumnya mengumumkan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan pegawai KPK untuk proses alih status menjadi aparatur sipil negara oleh BKN. Dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan, BKN hanya bertindak sebagai pengamat alias observer. Sedangkan asesmen sepenuhnya dilakukan oleh asesor dari lima lembaga yang diundang.

"Ditemukan maladministrasi di mana BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK," kata Robert dalam konferensi pers pada Rabu, 21 Juli lalu.

Baca juga: Desak Firli Bahuri Mundur, ICW Nilai Banyak Masalah di KPK

BUDIARTI UTAMI PUTRI






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

3 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

5 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

16 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

23 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.