TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan penyebab lambannya pencairan bantuan langsung tunai dana desa (BLT dana desa) Menurut Halim, dana mandek di daerah.
"Ada beberapa Pemda yang kurang cepat dalam memfasilitasi desa, antara lain karena ada perubahan personel kepala OPD, baik karena pensiun, juga karena kebijakan kepala daerah (demi peningkatan kinerja OPD, karena penataan SOTK, dll) juga karena ada transisi kepemimpinan desa (Pilkades serentak), dan lain-lain," ujar Abdul Halim Iskandar saat dihubungi Tempo, Jumat, 23 Juli 2021.
Catatan Menteri Keuangan, memasuki semester II/2021, realisasi anggaran transfer dana desa atau BLT Desa masih rendah. Dari total anggaran Rp28,8 triliun, realisasi per 19 Juli 2021 baru mencapai Rp6,11 triliun atau setara dengan 21,2 persen dari pagu.
Pemerintah pusat mempertimbangkan opsi intercept, atau mengambil alih transfer ke daerah jika penyerapan masih lambat.
Halim menyebut, opsi tersebut memang sedang dikaji. "Ini salah satu bentuk upaya mitigasi risiko, agar dana desa dimanfaatkan sesuai peruntukan dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga tidak ada satu pun warga desa yang terkena dampak Covid-19 yang tidak terfasilitasi pemerintah," tuturnya.
Halim berjanji upaya percepatan terus dilakukan dengan pengawalan langsung ke desa-desa, penyederhanaan mekanisme, serta relaksasi aturan oleh Kemenkeu. "Sekarang boleh ngerapel sampai 3 bulan penyaluran BLT Dana Desa di mana sebelumnya harus dilakukan setiap bulan," ujar dia.
Sebelumnya politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengingatkan, di tengah pandemi Covid-19 ini seharusnya pembantu presiden yang mengurusi masalah desa seharusnya bisa mengawal program BLT Desa dengan baik.
"Ke mana sense of crisis-nya? Padahal efek pandemi ini yang paling menderita adalah rakyat kecil di pedesaan,” kata Irma lewat keterangan tertulis, Kamis, 22 Juli 2021. "Jangan-jangan dana tersebut malah disimpan di bank,” tuturnya.
