TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 17 triliun untuk pengadaan laptop hingga speaker buatan dalam negeri pada bidang pendidikan. Anggaran tersebut disiapkan untuk pengadaan produk teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) hingga 2024.
“Jadi selama empat tahun ke depan kita akan belanjakan segitu banyak. Kita mau ini sebanyak mungkin secara bertahap buat dalam negeri,” kata Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Kamis, 22 Juli 2021.
Luhut mengatakan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri pada bidang pendidikan, khususnya TIK, masih rendah jika dibandingkan produk impor. Karena itu, Luhut menegaskan akan membasmi orang-orang yang bermain impor produk TIK.
Pemerintah telah memetakan kebutuhan produk TIK untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK untuk tahun anggaran 2021-2024. Produk tersebut antara lain 1,3 juta unit laptop, 99 ribu access point, 99 ribu konektor, 99 ribu LCD proyektor, 12 ribu layar proyektor, dan hampir 13 ribu speaker aktif.
Untuk anggaran 2021, total kebutuhan Kemendikbudristek dan pemerintah daerah untuk pengadaan laptop sejumlah 431.730 unit dengan anggaran Rp 3,7 triliun. Dari total kebutuhan, sebanyak 189.165 unit laptop diadakan melalui APBN 2021 senilai Rp 1,3 triliun, dan 242.565 laptop senilai Rp 2,4 triliun melalui DAK fisik pendidikan. Saat ini, telah dilakukan penandatanganan kontrak atas penggunaan produk dalam negeri senilai Rp 1,1 triliun.
Menurut Luhut, terdapat enam produsen laptop dalam negeri dengan nilai tingkat kandungan dalam negeri 25 persen dan telah dapat memenuhi kebutuhan pengadaan Kemendikbudristek dan Pemda pada tahun ini.
Enam produsen itu antara lain PT Zyrexindo Mandiri Buana, PT Tera Data Indonusa, PT Supertone, PT Evercoss Technology Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, dan Acer Manufacturing Indonesia.
Luhut mengungkapkan kesiapan produksi laptop dalam negeri ini adalah 351 ribu unit pada September 2021, dan total sebanyak 718.100 unit pada November 2021.
Baca juga: Minta Penyaluran Bansos Dipercepat, Luhut Ingatkan Jangan Sampai Ada Manipulasi
FRISKI RIANA
