Pakar Hukum: Presiden, KPK dan BKN Wajib Jalankan Rekomendasi Ombudsman

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa PB University melakukan aksi unjuk rasa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.  Dalam aksi damai ini mereka menolak terhadap segala bentuk pelemahan KPK terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN. TEMPO/Imam Sukamto

    Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa PB University melakukan aksi unjuk rasa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Dalam aksi damai ini mereka menolak terhadap segala bentuk pelemahan KPK terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Presiden Joko Widodo, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Kepegawaian Negara wajib menjalankan rekomendasi Ombudsman RI untuk mengkoreksi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Temuan Ombdusman, kata dia, memperjelas bahwa pelaksanaan TWK cacat prosedur.

    “Presiden, KPK dan BKN tidak boleh mengelak dari temuan ini, sebagai pejabat administrasi negara mereka harus mematuhinya,” kata Feri saat dihubungi, Kamis, 22 Juli 2021.

    Kewajiban itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Pasal 38 UU itu berbunyi bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

    Feri mengatakan selama komisi antirasuah berdiri, dirinya belum pernah menemukan lembaga tersebut melakukan maladministrasi seburuk yang terjadi dalam proses TWK. Temuan Ombudsman itu, kata dia, membuat miris karena seharusnya KPK dibentuk sebagai contoh lembaga dalam pelaksanaan tata usaha negara yang baik. “Ini buruk sekali,” kata dia.

    ADVERTISEMENT

    Dia mengatakan bila Presiden, KPK dan BKN tidak mau melaksanakan rekomendasi Ombudsman, pegawai bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dia mengatakan temuan Ombudsman bisa menjadi alat bukti yang kuat agar PTUN mengabulkan gugatan pegawai.

    Sebelumnya, Ombudsman menemukan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan TWK. Salah satu temuannya adalah perjanjian pelaksanaan TWK antara KPK dan BKN yang dibuat tanggal mundur alias backdate. Dari berbagai temuan cacat prosedur itu, Ombudsman meminta agar 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dilantika menjadi ASN paling lambat pada 30 Oktober 2021. Rekomendasi ini telah diserahkan Ombudsman ke Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Presiden Joko Widodo.

    Kepada Jokowi, Ombudsman memberikan 4 rekomendasi. Dua rekomendasi di antaranya adalah, Presiden dinilai perlu mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai KPK. Kedua, Presiden perlu membina Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BKN Bima Haria, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...