PPKM Darurat Berlanjut, Pemerintah Larang Kedatangan TKA Proyek Strategis Nasional

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan melarang kedatangan tenaga kerja asing yang bekerja di proyek strategis nasional. Keputusan ini diambil seiring dengan berlanjutnya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang diumumkan Presiden Joko Widodo.

    "Yang sebelumnya tenaga-tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka proyek strategis nasional sekarang sudah kami batasi tidak boleh lagi masuk," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam konferensi pers, Rabu malam, 21 Juli 2021.

    Yasonna telah merevisi Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Ia juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan kementerian lainnya menyangkut perubahan aturan ini.

    Menurut Yasonna, masih ada lima orang asing yang dikecualikan dari larangan kedatangan ini. Yakni orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas; orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

    Kemudian orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, seperti dokter yang akan membantu penanganan Covid-19, petugas lab, dan lainnya; serta awak alat angkut pesawat baik udara maupun laut. "Ini yang boleh, itu pun harus mendapat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait," kata Yasonna.

    Dia menyebutkan, orang-orang asing yang tetap diperbolehkan datang ke Indonesia itu pun harus mengikuti protokol Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti wajib telah divaksin, menjalani tes PCR sebelum berangkat dan setibanya di Indonesia, dan menjalani karantina.

    Yasonna belum memastikan apakah ketentuan ini akan berubah lagi jika pemerintah melonggarkan pembatasan pada 26 Juli mendatang. Dia mengatakan hal itu akan bergantung pada situasi nantinya.

    Politikus PDI Perjuangan ini mengimbuhkan, Peraturan Menkumham ihwal larangan kedatangan tenaga kerja asing untuk Proyek Strategis Nasional mulai berlaku pada hari ini. Kendati begitu, pemerintah memberlakukan masa transisi selama dua hari untuk sosialisasi kepada masyarakat.

    "Saya sudah mintakan ke jajaran di bandara baik laut maupun udara untuk memberikan dispensasi dua hari karena baru hari ini kami umumkan secara resmi," ujar Yasonna. "Tentunya tidak fair ada orang dalam proses terbang, tidak mungkin kami langsung deportasi."

    Presiden Jokowi sebelumnya mengumumkan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Jika terjadi penurunan kasus Covid-19, Jokowi mengatakan sejumlah sektor ekonomi untuk masyarakat kecil akan dibuka secara bertahap.

    Baca juga: Semua Provinsi di Jawa Bali Masih Level 4


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.