Puan Maharani Minta Pengadaan Vaksin Covid-19 Seirama dengan Program Vaksinasi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 di daerah. Ia beralasan vaksinasi tidak boleh terhenti untuk mengejar target kekebalan kelompok atau herd immunity.

    Menurut dia, perintah Presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah cepat menghabiskan stok vaksin, harus diimbangi dengan pengadaan vaksin yang juga cepat oleh pemerintah pusat. "Jangan sampai ada jeda. Vaksinasi jangan sampai terhenti karena vaksin tidak tersedia," ujarnya, Rabu 21 Juli 2021.

    Puan berharap pemerintah berupaya dengan segala cara untuk mendatangkan vaksin, sehingga tidak ada lagi laporan dari daerah bahwa vaksin habis sehingga vaksinasi terhenti.

    Menurut dia, pemerintah daerah sudah menjalankan perintah Presiden agar vaksin dihabiskan dan tidak ada lagi stok dan tinggal pemerintah yang harus gerak cepat untuk mendatangkan vaksin.

    "Jadi pemerintah pusat yang mendatangkan vaksin harus kejar-kejaran dengan pemerintah daerah yang melaksanakan vaksinasi," katanya.

    Baca: Kisah Ketua RT Dapat Hadiah Menginap di Hotel Setelah Ajak Warga Vaksinasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.