KPK Gelar Pelatihan untuk 18 Pegawai yang Tak Lulus TWK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, mengenakan topeng wajah Ketua KPK Firli Bahuri dalam aksi damai di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Mei 2021. Aksi ini digelar pasca pengumuman terdapat 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, mengenakan topeng wajah Ketua KPK Firli Bahuri dalam aksi damai di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Mei 2021. Aksi ini digelar pasca pengumuman terdapat 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan untuk 18 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 22-30 Agustus 2021 mendatang.

    Pelatihan ini merupakan salah satu tahapan alih status pegawai yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Rencananya, diklat akan digelar di Universitas Pertahanan RI, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    "Dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 orang telah bersedia dengan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut," ujar Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa melalui keterangan tertulis pada Rabu, 21 Juli 2021.

    Cahya menjelaskan, dari 18 pegawai yang bersedia, 16 orang akan mengikutinya secara langsung. Sementara, dua pegawai KPK yang masih menjalani isolasi mandiri Covid-19, akan mengikutinya secara daring.

    Adapun untuk materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan, yakni empat Konsensus Dasar Negara Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme atau radikalisme dan konflik sosial.

    "Studi inti yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK), serta bimbingan dan pengasuhan," kata Cahya.

    KPK, kata Cahya, berharap melalui diklat ini dapat menciptakan dan mengembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi.

    Sebelumnya, 24 pegawai ini adalah bagian dari 75 orang yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. KPK memberi kesempatan kepada 24 pegawai untuk mengikuti semacam pelatihan kebangsaan. 

    Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia menemukan maladministrasi pelaksanaan TWK. Salah satunya, mereka menyebut ada dugaan tanggal mundur MoU antara KPK dengan BKN dalam pelaksanaan tes ini. 

    Baca juga: Ombudsman Sebut Tanggal MoU BKN dengan KPK soal TWK Dibuat Mundur 3 Bulan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.