Kementerian ESDM Gelar Posko Kelistrikan Selama PPKM

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • INFO NASIONAL – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Posko Siaga Darurat Covid Subsektor Ketenagalistrikan selama 7-30 Juli 2021.

    Posko yang dilaksanakan secara daring bersama Tim PT PLN (Persero) ini bertujuan untuk memonitor, melaporkan kondisi kelistrikan, dan keandalan pasokan obyek vital dukungan layanan kesehatan, seperti industri produsen oksigen Rumah Sakit rujukan covid-19 dan sarana penunjang lainnya.

    Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad, prioritas posko siaga darurat covid ini antara lain memastikan kondisi kelistrikan di beberapa lokasi seperti Rumah Sakit Besar, Pabrik Produsen Oksigen, Istana Presiden dan Wapres, Rumah Sakit Rujukan, Objek Vital Nasional, Palang Merah Indonesia, dan Kantor Kepolisian Daerah.

    "Selain memantau kondisi kelistrikan nasional, Tim Posko juga memantau kejadian khusus pemadaman listrik yang diakibatkan oleh gangguan teknis di instalasi ketenagalistrikan ataupun disebabkan dari kondisi cuaca ekstrim, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat selama PPKM darurat ini,” ujar Munir di Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021.

    Adapun kondisi pasokan listrik selama dua minggu pelaksanaan PPKM tetap aman terkendali. Berdasarkan data periode laporan pada Selasa kemarin, 20 Juli 2021, secara keseluruhan Daya Mampu Pasok sebesar 41.852,35 MW dan Beban Puncak sebesar 34.242,10 MW, sehingga Kapasitas Cadangan Daya keseluruhan sebesar 7.610,25 MW, atau 22,22%. Pada hari yang sama dilaporkan juga bahwa suplai listrik di 745 Rumah Sakit Rujukan Covid dan 29 Produsen Oksigen di wilayah Jawa-Bali semua berada dalam kondisi normal dan aman.

    Munir menjelaskan, Posko Siaga Covid Subsektor Ketenagalistrikan sempat melaporkan beberapa kejadian khusus yang menyebabkan terjadinya pemadaman di sejumlah daerah. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik. “Sempat dilaporkan beberapa kejadian khusus, namun hal tersebut dapat segera diselesaikan teman-teman di lapangan” katanya.

    Gangguan dilaporkan terjadi pada tanggal 11 Juli 2021, yakni  pemadaman di Sorong akibat kegagalan di Gardu Induk (GI) Sorong, tetapi berhasil diselesaikan pada malam harinya. Pada hari yang sama pemadaman juga terjadi di Pontianak akibat gangguan pada pembangkit pada pukul 20.25 WIB. Namun berhasil dipulihkan pada pukul 22.29 WIB. Gangguan kedua sistem tersebut tidak mengganggu suplai listrik ke instalasi penanganan COVID-19 seperti Rumah Sakit rujukan dan pabrik produsen oksigen di daerah tersebut.

    Gangguan listrik di wilayah lain juga dilaporkan terjadi pada tanggal 17 Juli 2021, yakni pemutusan aliran listrik di beberapa wilayah Sulawesi Utara akibat cuaca Ekstrim  yang menyebabkan pohon roboh mengenai Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), isolator dan konduktor menyebabkan 1.515 Gardu Distribusi perlu dilakukan pemulihan. Petugas PLN dengan cepat menangani gangguan tersebut sehingga pukul 15.00 WITA penormalan listrik sudah 100 persen.

    Selama bertugas pada Posko Siaga, petugas membuat laporan kondisi kelistrikan nasional terutama lokasi prioritas untuk dijadikan acuan. Laporan harian disampaikan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

    “Jadi, apabila terjadi kekurangan pasokan atau gangguan listrik bisa langsung diantisipasi oleh petugas lapangan setempat sehingga tidak mengganggu aktifitas di masa PPKM Darurat ini,” kata Munir.

    Sesuai prosedur posko darurat tersebut, PT PLN (Persero) diminta untuk dapat cepat mengantisipasi apabila terjadi gangguan pada sistem kelistrikan. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pengaduan konsumen listrik yang telah disiapkan oleh PLN dan Kementerian ESDM untuk melaporkan apabila terjadi gangguan kelistrikan selama masa PPKM darurat ini. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.