Soal TWK, Ombudsman Minta Presiden Jokowi Bina Ketua KPK Sampai Kepala BKN

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Video mapping bertuliskan Rakyat Sudah Mual ditampilkan dalam aksi #SaveKPK oleh aktivis Green Peace, di Gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 28 Juni 2021. Aksi ini untuk menyuarakan perjuangan keadilan bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TEMPO/Imam Sukamto

    Video mapping bertuliskan Rakyat Sudah Mual ditampilkan dalam aksi #SaveKPK oleh aktivis Green Peace, di Gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 28 Juni 2021. Aksi ini untuk menyuarakan perjuangan keadilan bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu mengambil alih kewenangan soal alih status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi lewat tes wawasan kebangsaan (TWK).

    "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan, profesi, dan manajemen ASN perlu ambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat pembina kepegawaian KPK," ujar Anggota ORI Robert Na Endi Jaweng melalui konferensi pers daring pada Rabu, 21 Juli 2021.

    Jokowi, kata Robert, perlu membina Ketua KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

    Ombusdman juga mengimbau Jokowi memonitor BKN untuk menyusun peta jalan manajemen kepegawaian. Khususnya mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai menjadi ASN di masa depan.

    Terakhir, dalam rangka mewujudkan tata kelola SDM aparatur unggul. "Presiden perlu memastikan bahwa pelaksanaan TWK dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku," ucap Robert.

    Ombudsman RI menemukan ada dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

    Ketua ORI Mokhammad Najih mengatakan, pihaknya memfokuskan pemeriksaan pada tiga isu, yakni rangkaian proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan (TWK).

    "Tiga hal ini yang oleh Ombdusman RI temukan potensi maladminstasi. Hasil pemeriksaan sudah kami sampaikan kepada Ketua KPK (Firli Bahuri), Kepala BKN (Bima Haria Wibisana), dan Presiden Joko Widodo agar temuan maladministrasi yang didapati bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah selanjutnya," ujar Najih.

    Baca juga: Ombudsman Sebut Tanggal MoU BKN dan KPK soal TWK Dibuat Mundur 3 Bulan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.