Gubernur Khofifah Minta Maaf Penanganan Covid-19 di Jatim Belum Memuaskan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim/FA)

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim/FA)

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf jika penanganan Covid-19 belum dapat memuaskan seluruh masyarakat. Hal itu ia sampaikan di akun Instagram pribadinya. 

    "Atas nama Pemprov Jatim, saya meminta maaf jika penanganan Covid-19 di Jatim belum dapat memuaskan seluruh masyarakat," ujar Khofifah lewat akun Instagram @khofifah.ip Selasa malam. Pemprov Jawa Timur, ucap Khofifah, sangat memahami dampak perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini tidak ringan bagi masyarakat.

    Pemprov Jatim, lanjut dia, bersama Forkopimda serta kabupaten/kota terus berupaya semaksimal mungkin memutus penyebaran Covid-19, sekaligus mempercepat vaksinasi. Khofifah meminta kerja sama seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi seluruh peraturan selama PPKM darurat, dan disiplin protokol kesehatan serta segera mengikuti vaksinasi.

    "Kepada semua warga Jawa Timur tetaplah semangat. Pengurus RT, RW, kamituwo tetaplah di garda depan melayani warga, terutama yang sedang isolasi mandiri," kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. 

    "Insya Allah, jika angka kasus baru Covid-19 terus melandai maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," kata Khofifah menanggapi pengumuman perpanjangan PPKM darurat oleh Jokowi

    Baca juga: Ini Pidato Lengkap Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM Darurat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.