Sekjen DPR Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN PT Biro Klasifikasi Indonesia

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memberikan keterangan saat menunjukkan naskah final Omnibus Law UU Cipta Kerja yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020. Setelah naskah final UU Cipta Kerja diberikan ke pemerintah, dalam waktu 30 hari Presiden akan mengesahkannya dan otomatis UU akan berlaku. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memberikan keterangan saat menunjukkan naskah final Omnibus Law UU Cipta Kerja yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020. Setelah naskah final UU Cipta Kerja diberikan ke pemerintah, dalam waktu 30 hari Presiden akan mengesahkannya dan otomatis UU akan berlaku. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar diangkat menjadi komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia. Perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara ini bergerak di bidang sertifikasi kapal niaga yang berlayar di perairan Indonesia.

    Indra mengaku telah mendengar kabar penunjukan ini, tetapi belum menerima surat resmi. "Saya juga dengarnya begitu, tapi belum dapat surat apa pun," kata Indra lewat pesan singkat, Selasa, 20 Juli 2021.

    Menurut Indra, ia baru berkomunikasi secara lisan dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia. "Secara lisan sudah disampaikan," ujar Sekjen DPR ini.

    Penunjukan Indra diumumkan PT BKI melalui akun Instagram bki_1964 tiga hari lalu. "Segenap Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) mengucapkan Selamat bergabung dalam Keluarga Besar BKI kepada: Bapak Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si sebagai Komisaris PT BKI (Persero)," demikian tertulis dalam unggahan tersebut.

    PT Biro Klasifikasi Indonesia berdiri pada 1964. Merujuk situs resminya, perusahaan negara ini kemudian berubah menjadi perseroan terbatas pada 1977. BUMN ini memberikan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin, dan listrik kapal dengan tujuan memberikan salah satu penilaian atas kelayakan kapal tersebut untuk berlayar.

    Susunan direksi PT BKI ialah Rudiyanto (Direktur Utama), Rozainbahri Noor (Direktur Pengembangan Sumber Daya), Mohamad Cholil (Direktur Operasi), Bandung Pardede (Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko).

    Sedangkan dewan komisarisnya yakni Agung Kuswandono (Komisaris Utama), R. Harry Hikmat, Dwi Budi Sutrisno, dan M. Amperawan.

    Baca juga: Abdee Slank Komisaris Telkom, Triawan: Dia Lama Kiprah di Bisnis


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.