Idul Adha saat PPKM Darurat, Polisi Minta Publik Patuhi Panduan Kemenag

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berolahraga di kawasan Jalan Jenderal Sudirman,  Jakarta, Selasa, 20 Juli 2021. Jalanan di Ibu Kota pada hari raya Idul Adha 1142 Hijriah terlihat lengang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Warga berolahraga di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 20 Juli 2021. Jalanan di Ibu Kota pada hari raya Idul Adha 1142 Hijriah terlihat lengang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri mengatakan tak ada pengamanan khusus di Hari Raya Idul Adha 1442 H yang jatuh pada hari ini, Selasa, 20 Juli 2021.

    Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, polisi menekankan metode persuasif.

    "Sudah ada Surat Edaran Kementerian Agama, dan imbauan dari pemerintah daerah seperti DKI, bersama-sama di tingkat PPKM, ada babin, babinsa, kepala desa, dikomunikasikan dengan masyarakat setempat," ujar Argo saat dihubungi pada Selasa, 20 Juli 2021.

    Argo berharap masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan. Polisi juga meminta masyarakat mematuhi pedoman yang dibuat pemerintah, khususnya Kementerian Agama, soal perayaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban.

    Satuan Tugas Covid-19 mengeluarkan aturan baru tentang pembatasan kegiatan masyarakat selama Iduladha. Aturan itu tercantum dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 15 Tahun 2021.

    Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memaparkan, pemerintah meniadakan seluruh kegiatan keagamaan berjamaah di daerah yang masuk PPKM Darurat, PPKM Mikro Diperketat, dan kabupaten/kota yang masuk zona merah dan oranye non PPKM Darurat. "Untuk daerah non PPKM Darurat dan non PPKM Diperketat lainnya dibatasi kapasitas maksimal 30 persen," kata Wiku.

    Wiku mengimbau masyarakat melakukan silaturahim secara virtual. Posko di desa, kelurahan, RTdan /RW akan membatasi dengan menolak tamu dari luar daerah dan membatasi warganya tidak berinteraksi dengan kerabat yang bukan satu rumah.

    Pembatasan aktivitas di tempat wisata adalah dengan melakukan penutupan di seluruh daerah Jawa-Bali dan PPKM Mikro Diperketat. Sementara untuk daerah non PPKM Darurat dan non PPKM Diperketat lainnya, dibatasi dengan kapasitas maksimal 25 persen.

    Baca juga: Begini Aturan Kemenag Tentang Idul Adha di Tengah PPKM Darurat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.