Pemkot Malang Gelar Sidang Tipiring Online

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • INFO NASIONAL - Sebanyak 26 pelaku usaha atau pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring secara virtual di Gedung Mini Blok Office, Kota Malang, Senin, 19 Juli 2021.  Sidang online ini melibatkan Pemkot Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang, dan Kejaksaan Negeri Malang.

    Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa, sidang ini memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan pada masa PPKM Darurat. Tindakan ini dilakukan setelah melalui berbagai proses tahapan. “Sebelum dilakukan penindakan, peringatan secara persuasif sudah kami lakukan, toleransi sudah. Kami sendiri yang turun langsung ke lapangan,” ucap Sutiaji.

    Sutiaji menambahkan akibat tidak patuhnya para pelanggar, aparat sampai harus kucing-kucingan dengan para pedagang. Dalam aturan PPKM Darurat, batas maksimal membuka dagangan hingga pukul 20.00 WIB. 

    “Seharusnya sebelum jam itu semua aktivitas sudah harus dihentikan. Kita tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang melanggar harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambung Sutiaji.

    Kasus pandemi Covid-19 saat ini harus disikapi dengan perhatian luar biasa, sebab kini ICU dan UGD penuh pasien, daftar antrean ke rumah sakit dan daftar tunggu juga banyak. Hal ini harus disadari bersama untuk menjaga diri dari Covid-19. 

    “Ini adalah kasus negara, bukan hanya Kota Malang saja. Negara harus mengambil sikap,” tegas Sutiaji.

    Sementara itu, Plt. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan sebanyak 26 pelanggaran yang terjadi selama operasi yustisi PPKM Darurat.  Sidang Tipiring secara virtual ini dilakukan lantaran masa pandemi Covid-19 masih mengancam Kota Malang.  

    “Rata-rata pelanggar adalah dari bidang kuliner. Mereka kedapatan kelebihan jam buka yang harusnya pukul 20.00 WIB harus sudah tutup,” ucapnya.

    Peserta sidang Tipiring virtual, Eny mengatakan kaget ketika tiba-tiba Satpol PP sudah masuk ke warung bakso yang dikelolanya. Hal ini menjadi pembelajaran agar pedagang tidak sembarangan lagi dan tidak mematuhi peraturan pemerintah, kejadian seperti yang dialaminya agar tidak menimpa orang lain.

    “Lebih baik pedagang taat pada aturan yang dikeluarkan pemerintah. Denda Tipiring Rp100 ribu dalam kondisi sulit seperti ini sangat memberatkan,” kata Eny. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.