Puan Maharani Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi Publik soal Pandemi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta pemerintah serius memperbaiki komunikasi publik kepada masyarakat selama penanganan pandemi Covid-19. Terutama, ujarnya, menyangkut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

    "Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah," kata Puan dalam keterangan tertulis, Ahad, 18 Juli 2021.

    Dalam rapat terbatas Jumat pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengingatkan jajarannya untuk sensitif dalam berkomunikasi saat pandemi. Puan meminta teguran Presiden tentang perbaikan komunikasi publik ini benar-benar dijalankan.

    Puan mengatakan isi pesan dan cara penyampaian komunikasi pemerintah juga harus jelas, tepat, dan tak punya celah distorsi sekecil apa pun. Ia meminta pemerintah mengintensifkan semua upaya sosialisasi, edukasi, dan persuasi.

    "Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik," kata politikus PDI Perjuangan ini.

    Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menyayangkan pernyataan sejumlah pejabat negara belakangan ini. Ia mengatakan ruang publik justru diramaikan berbagai polemik yang kontraproduktif bagi penanganan pandemi Covid-19.

    Menurut Puan, ruang publik mestinya lebih banyak diisi dengan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang sedang isolasi mandiri, mencari tempat perawatan atau obat-obatan serta oksigen. "Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh," kata Puan.

    Puan menegaskan komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM darurat dan penentuan hasil kebijakan tersebut. Ia meminta pejabat publik tak mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi.

    Ia juga meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi. Tak cukup di tingkat nasional, tetapi hingga lingkup masyarakat terkecil, di daerah, akar rumput, dan perkampungan.

    Puan Maharani melanjutkan kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang amat penting dan dibutuhkan rakyat. Maka dia pun meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang simpatik."Marilah kita semua sama-sama menahan diri untuk tidak memantik polemik yang tidak berfaedah," ujarnya.

    Baca juga: Puan Maharani Minta Evaluasi PPKM Darurat Diumumkan Sebelum Diperpanjang

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.