Kemensos Sebut Sebagian Bansos Covid-19 Masih Diproses, Minta Warga Bersabar

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Tri Rismaharini

    Menteri Sosial Tri Rismaharini

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial, Hasim, meminta masyarakat yang belum menerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 kendati telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk bersabar. Ia mengatakan bansos tersebut kemungkinan masih dalam proses untuk pencairan dan pembagian.

    "Bagi masyarakat yang sudah masuk dalam DTKS dan sudah pula disahkan sebagai penerima manfaat bansos tetapi hingga saat ini belum terima, mungkin masih dalam proses, mohon bersabar," kata Hasim ketika dihubungi, Ahad, 18 Juli 2021.

    Sebelumnya, Koalisi Warga Lapor Covid-19 menyatakan menerima aduan dari sejumlah warga yang belum mendapatkan bantuan sosial di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini. Padahal, PPKM darurat sudah berlaku sejak 3 Juli lalu dan akan berakhir 20 Juli nanti jika tidak diperpanjang.

    Hasim mengatakan, menyangkut PPKM darurat ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menyampaikan bakal mempercepat penyaluran bansos kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bulan Juli, Agustus, dan September.

    ADVERTISEMENT

    Selain itu, Risma juga memerintahkan percepatan penyaluran bansos tunai atau BST bagi 10 juta keluarga penerima manfaat untuk bulan Mei hingga Juni. Penyaluran dua bentuk bantuan tersebut ditargetkan rampung pada bulan Juli ini.

    Hasim melanjutkan, Kemensos juga akan menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah (CBP), yang selama ini dikelola Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog). CBP akan disalurkan bagi 20 juta keluarga penerima manfaat dengan masing-masing 10 kilogram per KPM.

    Selain itu ada pula bantuan beras sebanyak 5 kilogram untuk setiap penerima di 128 kabupaten/kota se-Jawa Bali. Dengan rincian 3.000 paket untuk 122 kabupaten/kota dan 6.000 paket untuk enam ibu kota provinsi.

    Perwakilan Koalisi Lapor Covid-19, Agus Sarwono, mengatakan lambatnya penyaluran bansos ini lantaran persoalan data. Ia menyebut pemerintah hanya mengklaim sudah merampungkan perbaikan DTKS. "Tapi sampai kemarin sore bansos PPKM belum tersalurkan," ujar Agus dalam konferensi pers, Ahad, 18 Juli 2021.

    Agus mengatakan pemerintah selama ini terus menambah besaran anggaran dana bantuan sosial. Sabtu kemarin, 17 Juli 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan pemerintah akan mengucurkan tambahan Rp 39,19 triliun untuk bansos. "Anggaran nampaknya ditambah terus tapi implementasinya belum terlaksana," kata Agus.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca juga: PPKM Darurat: Mensos Risma Bagikan 200 Juta Kg Beras


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...