Pos Indonesia Door To Door Salurkan BST Saat PPKM Darurat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Pos Indonesia sedang menyalurkan BST kepada pada KPM, Minggu, 18 Juli 2021.

    Petugas Pos Indonesia sedang menyalurkan BST kepada pada KPM, Minggu, 18 Juli 2021.

    INFO NASIONAL - Pandemi Covid-19 belum berakhir. Dalam upaya penyelamatan terhadap perekonomian, pemerintah menjalankan program Jaring Pengaman Sosial, salah satunya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia.

    Tahun ini Kemensos akan menyalurkan BST melalui PT Pos Indonesia dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat KPM. Penyaluran dilakukan secara bertahap, salah satu tahapan penyaluran berlangsung pada Minggu, 18 Juli 2021. Penyaluran BST dilakukan di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    Penyaluran BST dilakukan di tengah situasi PPKM Darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Menyadari keterbatasan mobilitas masyarakat, Pos Indonesia menyalurkan BST secara door to door (mendatangi langsung ke rumah KPM). Cara ini juga untuk mencegah kerumunan saat pembagian BST.

    "Hari ini, seluruh Kantor Pos di Indonesia menyalurkan BST, kecuali Kalimantan, Sulawesi dan Papua karena masih menunggu data dari Kemensos. Dalam penyalurannya, Pos Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19 dan pihak keamanan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan," ucap Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia, Charles Sitorus.

    Menurut Charles, untuk mengejar target penyaluran BST kepada 10 juta KPM tahun ini, Pos Indonesia menambah jumlah tenaga penyalur dan bantuan komunitas. Tenaga penyalur yang mendatangi rumah KPM dipastikan telah divaksin Covid-19. Dalam hal validitas data KPM, Pos Indonesia melakukan pembaruan data secara berkala kepada Kemensos.

    "Kami punya kesepakatan dengan Kemensos, setiap hari jika ada data yang tidak valid akan dikembalikan ke Kemensos. Data setiap sebulan sekali berubah karena memang ada pergeseran, penambahan, maupun pengurangan," ujar Charles.

    Kemensos dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama-sama mengawal validitas data PKM, memastikan kesesuaian jumlah dan ketepatan waktu penyaluran BST.

    "BPKP dari sisi akuntabilitas meyakinkan bahwa prosedur yang dijalankan oleh Kemensos benar-benar disosialisasikan oleh lembaga di bawahnya termasuk provinsi, hingga tingkat paling bawah, (yang kemudian) dikomunikasikan dengan mitra yang menyalurkan," ucap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Samono. 

    Untuk penyaluran BST kali ini, KPM menerima uang Rp 600 ribu, untuk alokasi bulan Mei dan Juni lalu, atau penyaluran BST untuk tahap 14 dan 15.

    Penyaluran BST hari ini disambut gembira oleh KPM. Ahmad Maulana, misalnya. Warga Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, ini bersyukur menerima BST senilai Rp300 ribu per bulan.

    "Alhamdulillah, dapat setiap bulan Rp300 ribu. Bantuan ini meringankan beban pada masa pandemi. Uangnya bisa untuk beli beras dan membantu orang tua," kata Ahmad yang sehari-hari berprofesi sebagai guru mengaji.

    Hal senada dituturkan oleh Abdurahman, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Uang BST senilai Rp300 ribu per bulan sangat membantu di tengah kesulitan ekonomi pada masa pandemi.

    "Sangat membantu karena bisa untuk tambahan beli lauk. Saya punya bengkel, tapi sejak pandemi jumlah konsumen berkurang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyaluran BST," kata Abduraman.

    Pos Indonesia yang hadir di seluruh pelosok negeri memungkinkan tersalurkannya BST sesuai target waktu dan ketepatan pada penerima manfaatnya.

    BST selain menjadi penolong warga untuk dapat mempertahankan hidup warga lebih dari itu bergeraknya uang di tengah masyarakat di berbagai pelosok daerah, menghidupkan roda perekonomian di mana secara paralel pemerintah terus berupaya memompa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.