Menkes Ungkap Beda Luhut dan Airlangga saat Memimpin Penanganan Pandemi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau PT INKA di Madiun, 18 Januari 2018. FOTO ANTARA

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau PT INKA di Madiun, 18 Januari 2018. FOTO ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah pernah mengakui adanya perbedaan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam memimpin penanganan pandemi Covid-19.

    "Satu dipimpin Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, satunya Ketua Umum Golkar," kata Budi dalam wawancara dengan Majalah Tempo edisi 10 Juli 2021.

    Luhut dan Airlangga memang sama-sama politikus Golkar. Airlangga merupakan ketua umum, sedangkan Luhut ketua dewan penasihat di partai beringin tersebut.

    "Satunya tentara, satunya sipil yang pengusaha. Tentu ada perbedaan," kata Budi. Namun, dia tak merinci perbedaan seperti apa yang dimaksud.

    Luhut memimpin penanganan pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang dimulai 3 Juli lalu. Sedangkan Airlangga memimpin PPKM mikro di luar Jawa-Bali.

    Warganet pun ramai membincangkan keduanya seusai Luhut mengungkapkan permintaan maaf jika PPKM darurat Jawa-Bali belum maksimal. Mencuat lagi cerita bahwa Luhut pernah mengusulkan karantina wilayah di awal pandemi pada 2020 lalu.

    Menurut catatan Tempo, Luhut mengusulkan skema itu kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat Senin, 30 Maret 2020. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan skenario pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

    Selepas PSBB di sejumlah daerah, pemerintah menerapkan PPKM yang digagas oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), komite yang dipimpin Airlangga Hartarto.

    Airlangga, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, disebut-sebut sejak awal tak menyetujui usulan karantina wilayah. Menurut catatan Tempo, Muhadjir memang mengaku tidak mendukung karantina wilayah. Ia menilai mustahil pemerintah pusat menanggung kebutuhan seluruh warga jika karantina wilayah diberlakukan.

    Adapun Airlangga tak pernah secara terbuka menyatakan menolak karantina wilayah. Namun dalam kesempatan lainnya, dia pernah menyatakan bahwa perekonomian Indonesia lebih baik ketimbang negara lain yang menerapkan lockdown.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | MAJALAH TEMPO

    Wawancara lengkapnya bisa dibaca di Majalah Tempo edisi 10 Juli 2021



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.