Survei LSI: 68,6 Persen Responden Percaya Vaksin Cegah Penularan Covid-19

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi vaksinasi (Pixabay.com)

    Ilustrasi vaksinasi (Pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas masyarakat yakni sebesar 84,9 persen setuju dengan program vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, 68,6 persen masyarakat percaya vaksin dapat mencegah penularan dari Covid-19.

    "Namun, 82,6 persen masyarakat belum divaksin. Sedangkan yang sudah vaksin dua dosis 7,5 persen dan sudah vaksin satu dosis 9,9 persen," ujar dia saat memaparkan hasil survei LSI secara daring pada Ahad, 18 Juli 2021.

    Meski mayoritas masyarakat belum mendapat vaksin, 61,6 persen bersedia divaksin. Sementara 36,4 persen tidak bersedia divaksin.

    Djayadi mengatakan, tiga alasan teratas mengapa masyarakat tidak bersedia divaksin adalah takut akan ada efek samping dari vaksin, masyarakat merasa vaksin tidak efektif, dan masyarakat merasa tidak butuh vaksin.

    Survei ini dilakukan dengan telepon pada 20-25 Juni dengan basis respondennya yang terpilih secara acak berdasarkan survei LSI selama 3 tahun terakhir. Ada 7.477 yang berhasil telepon, ada 1.200 responden yang berhasil diwawancarai. Margin of error dalam penelitian ini 2,88 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. 

    Survei LSI itu pun diamini Wali Kota Bogor, Bima Arya. Saat ini, warga Bogor antusias untuk mengikuti vaksinasi. Ia mengatakan, pihaknya terus menggencarkan pentingnya vaksin.

    Bima Arya mengakui, persoalan saat ini lebih ke soal teknis. Salah satunya adalah masih rendahnya angka lansia (lanjut usia). "Target di lansia cenderung stagnan karena banyak yang memiliki komorbid," kata dia.

    Selain itu, masalah lain yang ditemui adalah kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Bima Arya mengatakan, distribusi vaksin kini tak lagi ke pemerintah atau dinas kesehatan, tetapi langsung ke TNI, Polri, partai politik, atau organisasi masyarakat.

    "Saya kira ini bagis, tapi persoalannya kan tenaga kesehatan dari kami. Kalau tidak disiapkan secara serius, maka tidak akan memperluas cakupan vaksin," ucap Bima Arya. Ia pun mengimbau pemerintah pusat agar mendetailkan tahapan vaksin, serta memiliki target yang terukur beserta linimasa pelaksanaan.

    ANDITA RAHMA

    Baca juga: Jokowi Minta Percepat Vaksinasi Covid-19, Begini Strategi dari Kemenkes


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.