Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS Usul Pemerintah Prioritaskan Pelayanan Ibu Hamil yang Positif Covid-19

Reporter

image-gnews
Suasana ruang bersalin
Suasana ruang bersalin "Taman Cinta" khusus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021. Ruang bersalin pertama untuk pasien Covid-19 di Jakarta tersebut difungsikan untuk pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil yang terkonfirmasi Covid-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati meminta pelayanan bagi ibu hamil, terutama yang terkonfirmasi positif Covid-19 diprioritaskan. “Perlu prioritas perawatan bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif Covid-19,” kata Mufida dalam keterangannya, Ahad, 18 Juli 2021.

Mufida mengatakan angka kematian ibu hamil dan bayi saat pandemi terus meningkat. Berdasarkan jurnal dari St. George's University of London, Mufida mengungkapkan bahwa temuan tersebut terjadi di Indonesia. Angka kematian ibu hamil di Jawa Tengah, misalnya, pada 2020 meningkat menjadi 530 dibandingkan 2019 sebanyak 416 kasus.

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) juga mencatat sebanyak 536 ibu hamil dinyatakan positif Covid-19 selama setahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 3 persen di antaranya dinyatakan meninggal. Data itu dikumpulkan sejak April 2020 hingga April 2021.

Menurut Mufida, data POGI kemungkinan besar akan meningkat pada Juni-Juli melihat banyak laporan ibu hamil meninggal karena positif Covid-19, karena tidak mendapat perawatan yang memadai. “Jika ibu hamil meninggal kita kehilangan dua nyawa. Dan ingat, satu nyawa itu amat berarti. Ini bukan sekadar deretan angka laporan angk kematian,” ujarnya.

Anggota DPR dari Komisi Kesehatan ini menyarankan agar ada layanan khusus bagi pemeriksaan kehamilan secara rutin. Sebab, sejak pandemi, banyak ibu hamil yang enggan memeriksakan kehamilannya akibat takut tertular. 

Selain itu, ibu hamil yang terkonfirmasi positif juga masuk kategori rentan. Sehingga, Mufida berpesan sebisa mungkin ada tempat tidur perawatan yang ditambah khusus bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif dan perlu mendapat perawatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Treatment bagi ibu hamil khusus harus ada dokter obgyn yang turut menangani selain tetap menyelesaikan gejala yang muncul akibat Covid-19,” katanya.

Mufida juga meminta agar ibu hamil menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19. Ia menegaskan pemberian vaksin untuk ibu hamil aman dilakukan dengan mitigasi dan pengawalan terus dari dokter kandungan. 

“Vaksin adalah ikhtiar untuk melindungi ibu hamil selama pandemi. Jangan lupakan pemeriksaan rutin bagi kandungan. Dokter kandungan harus memberi jaminan aman dengan prokes yang ketat," kata politikus PKS ini.

Baca juga: Bupati Gowa Janji Hukum Berat Satpol PP yang Diduga Pukul Ibu Hamil saat Razia

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

36 menit lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Temui Demonstran di DPR, PKS dan PKB Janji Ajukan Hak Angket

Presidium GPKR, Din Syamsuddin mengatakan, DPR harus mengusulkan hak angket.


NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

3 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim memberikan keterangan pers usai menggelar rapat Partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 18 September 2023.  TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

Partai NasDem, PKB, dan PKS sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

7 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

10 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan proses perumusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ. Di antaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya empat kali pada 2022 dan 2023.


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

14 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

18 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


Senyum Merekah Ida Fauziyah saat Ditanya Maju Pilgub Jakarta atau Jadi Anggota DPR

1 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Senyum Merekah Ida Fauziyah saat Ditanya Maju Pilgub Jakarta atau Jadi Anggota DPR

Saat ini, Politikus PKB Ida Fauziyah mengaku masih mensyukuri terpilihnya dia sebagi caleg Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

1 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


KPK Panggil 6 Saksi dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR

1 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Panggil 6 Saksi dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR

KPK memanggil 6 saksi dalam kasus pemeriksaan dugaan korupsi rumah jabatan anggota DPR.


Johan Budi Gagal ke Senayan Lagi, Simak Riwayat Kariernya

1 hari lalu

Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi memberikan keterangan pers terkait pengadaan gorden di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Sebelumnya, Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Johan Budi Gagal ke Senayan Lagi, Simak Riwayat Kariernya

Sejumlah inkumben terempas dari Senayan, salah satunya Johan Budi Sapto Pribowo di dapil Jawa Timur VII