TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar penyekatan yang dilakukan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat dievaluasi. Jokowi mengaku masih melihat pergerakan manusia (mobility index) yang tinggi.
"Saya lihat malam, juga pagi tadi, saya ke Pulo Gadung, saya melihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga rame banget. Artinya penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif menurunkan kasus," kata Jokowi dalam Ratas Evaluasi PPKM Darurat, Jumat, 16 Juli 2021, yang ditayangkan dalam YouTube Sekretariat Presiden Sabtu, 17 Juli 2021.
Jokowi mengatakan saat ini banyak kasus Covid-19 muncul dari klaster keluarga. Hal ini harus diantisipasi. Karena itu, ia meminta agar ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini.
"Karena menurut saya kuncinya itu sekarang, karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker terutama," kata Jokowi.
Ia mengatakan urusan sosialisasi dan dorongan kepada masyarakat untuk menggunakan masker ini sudah dilakukan sejak awal. Urusan penggunaan masker di masyarakat ini menjadi ranah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan dengan memberi masker, kampanye masker, yang saya lihat sampai hari ini belum," kata Jokowi.
PPKM Darurat telah berjalan sejak 3 Juli 2021 lalu. Rencanaya aturan ini akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang. Regulasi baru ini diterapkan setelah jumlah kasus Covid-19 di Indonesia naik secara eksponensial dalam sebulan terakhir.
Baca juga: Polisi Tahan 36 Bus yang Langgar Aturan PPKM Darurat