TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan ada dua pendekatan yang bisa diambil pemerintah jika ingin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat efektif menurunkan kasus Covid-19.
“Ada 2 pendekatan fundamental yang harus paralel apabila PPKM mau dikatakan efektif,” kata Hermawan dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu, 17 Juli 2021. Kedua pendekatan itu adalah meningkatkan testing dan tracing.
Hermawan menjelaskan, kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini mencapai 500 ribu orang, dan suspek (punya riwayat kontak dengan penderita Covid-19 atau gejala infeksi saluran pernapasan) lebih dari 220 ribu orang. Artinya, kasus probable (masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat) di Indonesia mencapai sekitar 750 ribu orang.
Berdasarkan angka itu, Hermawan menilai semestinya pemeriksaan spesimen sudah mencapai 1,4-1,5 juta orang per hari. Faktanya, kata dia, pemeriksaan spesimen masih kisaran 200-250 ribu. “Itu masih jauh sekali,” katanya.
Jika tidak mampu mengikuti kapasitas testing, Hermawan mengatakan pemerintah tidak mampu mengikuti kecepatan laju penularan Covid-19. Padahal, ada sejumlah keuntungan jika testing dilakukan cepat dan masif. Yaitu, berguna untuk memitigasi risiko dan menyelamatkan jiwa. Dengan testing, penderita Covid-19 akan mudah terdeteksi, ditangani, dan diselamatkan dari kematian.
Hermawan juga mengingatkan bahwa angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga cukup tinggi. Bahkan, situs worldometers menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi laju harian kesakitan dan kematian, melewati India dan Amerika Serikat.
Angka kematian yang tinggi ini, kata dia, wajar karena banyak pasien Covid-19 yang tidak tertangani. Pasalnya, kondisi tersebut seperti fenomena gunung es, yang hanya terlihat di permukaan. “Bongkahan besar tidak kelihatan. Itu juga berkorelasi dengan banyaknya RS yang tidak mampu menampung pasien yang tiap hari datang dan antri tiap kali pelayanan,” ujar Hermawan soal PPKM Darurat.
Baca juga: Jokowi Minta Rencana Perpanjangan PPKM Darurat Dihitung Matang