Menag Yaqut Ajak Ormas Islam Imbau Masyarakat Tak Mudik saat Idul Adha

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat meresmikan Peta Jalan Kemandirian Pesantren di Kantor Kemenag di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. (ANTARA/Asep Firmansyah)

    Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat meresmikan Peta Jalan Kemandirian Pesantren di Kantor Kemenag di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. (ANTARA/Asep Firmansyah)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menggandeng ormas-ormas Islam untuk mengimbau masyarakat tidak mudik pada Idul Adha 1442 H.

    "Tadi ratas, saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa Kemenag akan segera berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas Islam lain untuk bersama-sama mengimbau kepada masyarakat tidak melakukan mudik Idul Adha," ujar Yaqut dalam konferensi pers daring, Jumat, 16 Juli 2021.

    Yaqut meminta kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga diri dan membatasi kegiatan sangat penting dalam mencegah penyebaran Covid-19, terlebih dengan adanya varian Delta.

    "Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Idul Adha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya Covid-19," tuturnya.

    Pemerintah telah menetapkan awal Zulhijjah 1442 H bertepatan 11 Juli 2021, sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada 20 Juli 2021. Selain mengimbau tidak mudik, Yaqut juga minta masyarakat mematuhi surat edaran Menag No SE 17 tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

    Ada tiga poin pokok yang diatur dalam SE 17/2021. Pertama, kegiatan peribadatan di rumah ibadah semua agama yang berada pada wilayah zona PPKM Darurat, ditiadakan sementara. Kedua, penyelenggaraan malam takbiran di masjid/musala, takbir keliling, serta penyelenggaraan Salat Idul Adha di masjid/musala yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat, ditiadakan sementara.

    Ketiga, SE 17/2021 mengatur petunjuk teknis pelaksanaan kurban. Misalnya, dilakukan sesuai syariat Islam dalam rentang waktu yang tersedia (11-13 Zulhijjah) agar tidak terjadi kerumunan. Pemotongan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia atau di luar RPH-R dengan menerapkan protokol kesehatan, baik petugas maupun pihak berkurban, serta memastikan kebersihan alat.

    "Soal pembagian hewan kurban tidak boleh lagi ada kerumunan, bagi-bagi kupon dan masyarakat datang. Tapi kita mengatur supaya hewan kurban diantar langsung kepada yang berhak," ujar Yaqut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.