Kemnaker Beberkan Manfaat Program JKP bagi Pekerja Ter-PHK

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • INFO NASIONAL -- Kementerian Ketenagakerjaan mengemukakan tiga manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja ter-PHK. Manfaat dari program tersebut dinilai penting sebagai bantalan sosial agar pekerja kembali ke kehidupan yang layak dan dapat kembali memperoleh pekerjaan.

    "Program JKP itu akan menjadi bantalan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan membantu yang bersangkutan bertahan hingga pekerja mendapat pekerjaan baru atau memutuskan menjadi wirausaha," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi saat menjadi narasumber pada acara diskusi virtual Ngobrol@Tempo dengan tajuk 'Dari PHK Kembali Kerja, Program Jaminan Kerja (JKP) Bisa Apa?', Rabu, 14 Juli 2021.

    Anwar menyatakan a ketiga manfaat yang bisa dinikmati yakni berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja.

    Secara lebih rinci, ia menjelaskan  uang tunai ini nantinya diberikan setiap bulan maksimal enam bulan setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJamsostek selaku penyelenggara dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.

    "Uang tunai ini rinciannya adalah 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama enam bulan," kata Anwar.

    Adapun terkait manfaat akses informasi pasar kerja, kata Anwar, akan diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja secara online maupun secara manual.

    Kemudian untuk manfaat pelatihan kerja akan dilakukan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dan secara manual yang terdiri atas pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja, pelatihan kewirausahaan, dan pemagangan di dunia industri. 

    "Manfaat pelatihan kerja ini dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJAMSOSTEK dalam Sisnaker. Manfaat pelatihan kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan di kabupaten/kota," ujar Anwar.

    Namun, untuk mendapatkan manfaat JKP tersebut, pekerja yang ter-PHK terlebih dahulu harus menjadi peserta program JKP. Adapun persyaratannya yakni WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha skala besar dan menengah diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM, sementara usaha skala kecil-mirko sekurang-kurangnya mengikuti program JKN, JKK, JKM, dan JHT. "Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan termasuk pekerja PKWT," sambung Anwar.

    Adapun sumber pembiayaan dari JKP berasal dari iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen, dan Jaminan Kematian 0,10 persen, Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yg dilaporkan ke BPJamsostek dengan batas upah sebesar Rp 5 juta.

    Lebih lanjut, Anwar mengatakann, terkait penerima program JKP yang diatur yaitu pekerja yang mengalami PHK sesuai UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020),  pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dana membayar iuran enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK. Hal ini, tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia.

    Dalam kesempatan ini, turut hadir sebagai narasumber yakni Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia, Guru Besar FISIP UI Bambang Shergi Laksmono, dan Spesialis Ketenagakerjaan ILO Kazutoshi Chatani.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.