Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

image-gnews
Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Iklan

INFO NASIONAL- Perspektif sumber daya perikanan sebagai sumber daya yang common access dan unlimited resource saat ini mengemuka dalam dunia publik.  Pandangan tersebut sah saja sebagai sebuah antithesis dari konsep limited resouces, atau sumber daya terbatas.  Konsep limited resources melihat bukan soal laut yang memberikan kemampuan yang seolah tidak terbatas, karena driving factor yang menjadi input dalam tata kelola perikanan. 

Saat ini,perspektif tekanan lingkungan juga turut berkontribusi dalam keberlanjutan perikanan seperti pengaruh pencemaran, perubahan iklim, perubahan ekosistem selain tekanan dari upaya penangkapan.Pengaruh ini yang mendorong percepatan laju degradasi sumber daya ikan.Semua hal tersebut merupakan bagian dari pendorong yang meningkatkan ketidakpastian sistem perikanan yang menjadi risiko dalammenyiapkan investasi dan tatakelola yang lebih presisi.

 Potensi Risiko untuk Investasi

Tingkat uncertainty (ketidakpastian) dalam usaha perikanan karena pencemaran saat inimengemuka dengan jelas.Beberapafakta yang bisa kita lihat adalah penyebab pencemaran perairan oleh plastik, bahan organik, tumpahan minyak, peningkatan sedimentasi darirun off sungai.Untuk urusanplastik,kita dinobatkan dalam artikel The Nature sebagai Negara kedua dengan buanganl imbah plastik ke perairan yang mencapai lebih dari 200 tibu ton plastik yang masuk melalui sungai-sungai ke perairan laut.  Dua sungai yang berkontribusi besar di Indonesia, menurut Thomas Wright dan Sarah Waddela dalah Sungai Brantas dan Bengawan Solo.

Persepsi masyarakat bahwa sungai merupakan tempatpembuangan sampah begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada pengontrolan yang komprehensif dari pemerintah daerah.  Pemda seolah mengamini sikap tersebut, sehingga pada saat hujan kita melihat aliran sungai dipenuhi sampah plastik. Di bagian hilir, efek plastik akan menyebabkan gangguan ekosistem dan habitat ikan.  Selain plastik,buangan organik dari pertanian, rumah tangga, serta tumpahan minyakkarena transportasi atau kebocoran instalasi juga masih terjadi. 

Risiko karena perubahan iklim juga terus mengalami peningkatan yang ditandai peningkatan muka air laut, penurunan lahan tanah di daerah pesisir Jawa (subsidence), kematian ikan, serta adaptasi spesies ikan terhadap pola perubahansuhu.  Kejadian Banjir Rob di pesisir utara seperti di Semarang, Pekalongan, Rembangdan daerah lainnya menjadi perhatian kita bersama. 

Kejadian kematian ikan yang pernah terjadi di Selat Alas, perairan Lombok dan daerah lainnya diduga terjadi karena dorongan arus dingin dari masa air arlindo yang tercampur air dingin.  Proses pencairan es yang terdorong ke selatan menuju Pasifik yang melewati perairan Indonesia.

Fenomena lain yang juga harus diperhatikankarena pola adaptasi dari spesies ikan terhadap tekanan yang terjadi termasuk perubahan suhu.  Fenemona hilang dan munculnya ikan Sardinella di Selat Bali, pergeseran daerah penangkapan ikan terbang harus terus dikaji penyebabnya.

Apakah fenomena tersebut terjadi karena adaptasi pada perairan yang lebih dalam, atau ada pergerakan ikan ke lintang yang lebih tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya kebocoran stok ikan.Tidak hanya di laut, fenomena dampak perubahan iklim ke semua wilayah Indonesia juga terlihat nyata.  Berdasarkan Roadmap NDC oleh KLHK (2020) potensi kehilangan ekonomi karena perubahan iklim mencapai Rp 1.303 triliun dari kerusakan terumbu karang (18 persen dari PDB nasional, dan Rp 5,82 triliun dari akibat kerusakan lamun. 

Ekosistem mangrove lebih besar lagi, akibat kehilangan lebih dari 1,6 juta ha mangrove,estimasi nilai dampak mencapai Rp3.217 triliun (43,4 persen dari PDB Nasional).  Jumlah ini adalah potensi kehilangan yang dapat dialami pesisir, perikanan dan kelautan kita, jika penggunaannya tidak dilakukan secara hati-hati.

Tekanan penangkapan juga menjadi indikator penting untuk diperhatikan dalam keberlanjutan usaha dan investasi perikanan.  Satu hal penting yang harus ditelaah saat ini terkait jumlah kapal perikanan yang beroperasi, apakah berada pada kondisi ideal atau belum,baik pada perikanan skala kecilmaupun perikanan skalabesar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adanya potensi stok pada kondisi MSY yang idle menjadi indikator adanya stok yang tidak termanfaatkan, namun ukuran produktivitas kapal ikan dan hasil tangkap sebagai indikator kesejahteraan juga perlu diperhatikan.  Sehingga izin usaha penangkapan benar-benar terukur dari stok lestari yang dapat ditangkap.  Untuk tu keterukuran dan ketertelusuran data perikanan harus disiapkan secara baik.

Dampak pencemaran, perubahan iklim, penangkapan, peningkatan bebas pesisir jelas nyata akan berdampak pada ekosistem pesisir dan laut kita.  Berdasarkan data LIPI, potensi karang yang mencapai 25 ribu kilometer persegi, kondisi dalam status sehat mencapai 32 persen, dan sisanya sudah terganggu. 

Begitu juga ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan mencapai 1,8juta hektare akibat penebangan karena kegiatan budidaya tambak, bahan baku arang, serta karena penggunaan ruang untuk pembangunan dan berbagai aktivitas industri.  Rencana rehabilitasi mangrove rata-rata 900 ribu ha periode 2021-2024 tidak serta merta akan berhasil sempurna dan mengembalikan keadaan pada kondisi sedia kala secara cepat.  Karena bersamaan dengan itu, tekanan terus terjadi pada semua ekosistem tersebut.

Keempat hal diatas merupakan komponen penting yang harus ditelaah dan menimbulkan risiko investasi. Untuk itu setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat jangka panjang.

 Berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Investasi kelautan dan perikanan harus dilakukan lebih terukur berdasarkan ruang investasi untuk mengurangi risiko yang muncul terhadap stok ikan, ekosistem, dan nelayan. Dalam sektor kelautan dan perikanan, pendekatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang membagi perairan Indonesia ke dalam 11 wilayah menjadi kerangka ruang investasi.

Ruang WPP juga menjadi basis bagik onsolidasi data, daya dukung produksi biomass dan bahan baku, beban intensitas penangkapan, tingkat produksi dan pengembangan sub-sektor lainnya dan sektor pendukung industri perikanan kelautan.  Ruang WPP ini menjadi bagian penting dalam mengelola risiko terhadap investasi dan dampak investasi.

Pada akhirnya paling tidak, ada tiga langkah penting yang diperlukan dalam memastikan investasi perikanan berjalan maksimal dengan risiko minimal. Pertama, disiapkan indikator yang terukur dan penilaian risiko yang tepat terhadap stok ikan, ekosistem dan masyarakat berbasis WPP. 

Kedua,dilakukan penguatan kelembagaan untuk memperkuat pengawasan pada tingkatWPP hingga tapak potensi bencana terkendali. Ketiga, dirancang mekanisme pengendalian berbasis teknologi untuk penilaian kelayakan investasi, pemantauan jalannya investasi, dan alat ukur ketercapaian investasi berbasis WPP.  Semuanya ini dilakukan terintegrasi secara elektronik antara pelayanan perizinan usaha dan pengawasan proses berusaha. (*)

Ditulis oleh Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/ Bappenas Dr. Sri Yanti

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

10 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

10 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

38 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

59 hari lalu

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

KKP akui ada peningkatan kasus dan denda penangkapan ikan ilegal yang ditangani.


Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

12 Januari 2024

Proyek Giant Sea Wall
Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

Walhi Indonesia menyoroti rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantura Jawa.