Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Reporter:
Editor:

Prodik Digital

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti

    Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti

    INFO NASIONAL- Perspektif sumber daya perikanan sebagai sumber daya yang common access dan unlimited resource saat ini mengemuka dalam dunia publik.  Pandangan tersebut sah saja sebagai sebuah antithesis dari konsep limited resouces, atau sumber daya terbatas.  Konsep limited resources melihat bukan soal laut yang memberikan kemampuan yang seolah tidak terbatas, karena driving factor yang menjadi input dalam tata kelola perikanan. 

    Saat ini,perspektif tekanan lingkungan juga turut berkontribusi dalam keberlanjutan perikanan seperti pengaruh pencemaran, perubahan iklim, perubahan ekosistem selain tekanan dari upaya penangkapan.Pengaruh ini yang mendorong percepatan laju degradasi sumber daya ikan.Semua hal tersebut merupakan bagian dari pendorong yang meningkatkan ketidakpastian sistem perikanan yang menjadi risiko dalammenyiapkan investasi dan tatakelola yang lebih presisi.

     Potensi Risiko untuk Investasi

    Tingkat uncertainty (ketidakpastian) dalam usaha perikanan karena pencemaran saat inimengemuka dengan jelas.Beberapafakta yang bisa kita lihat adalah penyebab pencemaran perairan oleh plastik, bahan organik, tumpahan minyak, peningkatan sedimentasi darirun off sungai.Untuk urusanplastik,kita dinobatkan dalam artikel The Nature sebagai Negara kedua dengan buanganl imbah plastik ke perairan yang mencapai lebih dari 200 tibu ton plastik yang masuk melalui sungai-sungai ke perairan laut.  Dua sungai yang berkontribusi besar di Indonesia, menurut Thomas Wright dan Sarah Waddela dalah Sungai Brantas dan Bengawan Solo.

    Persepsi masyarakat bahwa sungai merupakan tempatpembuangan sampah begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada pengontrolan yang komprehensif dari pemerintah daerah.  Pemda seolah mengamini sikap tersebut, sehingga pada saat hujan kita melihat aliran sungai dipenuhi sampah plastik. Di bagian hilir, efek plastik akan menyebabkan gangguan ekosistem dan habitat ikan.  Selain plastik,buangan organik dari pertanian, rumah tangga, serta tumpahan minyakkarena transportasi atau kebocoran instalasi juga masih terjadi. 

    Risiko karena perubahan iklim juga terus mengalami peningkatan yang ditandai peningkatan muka air laut, penurunan lahan tanah di daerah pesisir Jawa (subsidence), kematian ikan, serta adaptasi spesies ikan terhadap pola perubahansuhu.  Kejadian Banjir Rob di pesisir utara seperti di Semarang, Pekalongan, Rembangdan daerah lainnya menjadi perhatian kita bersama. 

    Kejadian kematian ikan yang pernah terjadi di Selat Alas, perairan Lombok dan daerah lainnya diduga terjadi karena dorongan arus dingin dari masa air arlindo yang tercampur air dingin.  Proses pencairan es yang terdorong ke selatan menuju Pasifik yang melewati perairan Indonesia.

    Fenomena lain yang juga harus diperhatikankarena pola adaptasi dari spesies ikan terhadap tekanan yang terjadi termasuk perubahan suhu.  Fenemona hilang dan munculnya ikan Sardinella di Selat Bali, pergeseran daerah penangkapan ikan terbang harus terus dikaji penyebabnya.

    Apakah fenomena tersebut terjadi karena adaptasi pada perairan yang lebih dalam, atau ada pergerakan ikan ke lintang yang lebih tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya kebocoran stok ikan.Tidak hanya di laut, fenomena dampak perubahan iklim ke semua wilayah Indonesia juga terlihat nyata.  Berdasarkan Roadmap NDC oleh KLHK (2020) potensi kehilangan ekonomi karena perubahan iklim mencapai Rp 1.303 triliun dari kerusakan terumbu karang (18 persen dari PDB nasional, dan Rp 5,82 triliun dari akibat kerusakan lamun. 

    Ekosistem mangrove lebih besar lagi, akibat kehilangan lebih dari 1,6 juta ha mangrove,estimasi nilai dampak mencapai Rp3.217 triliun (43,4 persen dari PDB Nasional).  Jumlah ini adalah potensi kehilangan yang dapat dialami pesisir, perikanan dan kelautan kita, jika penggunaannya tidak dilakukan secara hati-hati.

    Tekanan penangkapan juga menjadi indikator penting untuk diperhatikan dalam keberlanjutan usaha dan investasi perikanan.  Satu hal penting yang harus ditelaah saat ini terkait jumlah kapal perikanan yang beroperasi, apakah berada pada kondisi ideal atau belum,baik pada perikanan skala kecilmaupun perikanan skalabesar.

    Adanya potensi stok pada kondisi MSY yang idle menjadi indikator adanya stok yang tidak termanfaatkan, namun ukuran produktivitas kapal ikan dan hasil tangkap sebagai indikator kesejahteraan juga perlu diperhatikan.  Sehingga izin usaha penangkapan benar-benar terukur dari stok lestari yang dapat ditangkap.  Untuk tu keterukuran dan ketertelusuran data perikanan harus disiapkan secara baik.

    Dampak pencemaran, perubahan iklim, penangkapan, peningkatan bebas pesisir jelas nyata akan berdampak pada ekosistem pesisir dan laut kita.  Berdasarkan data LIPI, potensi karang yang mencapai 25 ribu kilometer persegi, kondisi dalam status sehat mencapai 32 persen, dan sisanya sudah terganggu. 

    Begitu juga ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan mencapai 1,8juta hektare akibat penebangan karena kegiatan budidaya tambak, bahan baku arang, serta karena penggunaan ruang untuk pembangunan dan berbagai aktivitas industri.  Rencana rehabilitasi mangrove rata-rata 900 ribu ha periode 2021-2024 tidak serta merta akan berhasil sempurna dan mengembalikan keadaan pada kondisi sedia kala secara cepat.  Karena bersamaan dengan itu, tekanan terus terjadi pada semua ekosistem tersebut.

    Keempat hal diatas merupakan komponen penting yang harus ditelaah dan menimbulkan risiko investasi. Untuk itu setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat jangka panjang.

     Berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

    Investasi kelautan dan perikanan harus dilakukan lebih terukur berdasarkan ruang investasi untuk mengurangi risiko yang muncul terhadap stok ikan, ekosistem, dan nelayan. Dalam sektor kelautan dan perikanan, pendekatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang membagi perairan Indonesia ke dalam 11 wilayah menjadi kerangka ruang investasi.

    Ruang WPP juga menjadi basis bagik onsolidasi data, daya dukung produksi biomass dan bahan baku, beban intensitas penangkapan, tingkat produksi dan pengembangan sub-sektor lainnya dan sektor pendukung industri perikanan kelautan.  Ruang WPP ini menjadi bagian penting dalam mengelola risiko terhadap investasi dan dampak investasi.

    Pada akhirnya paling tidak, ada tiga langkah penting yang diperlukan dalam memastikan investasi perikanan berjalan maksimal dengan risiko minimal. Pertama, disiapkan indikator yang terukur dan penilaian risiko yang tepat terhadap stok ikan, ekosistem dan masyarakat berbasis WPP. 

    Kedua,dilakukan penguatan kelembagaan untuk memperkuat pengawasan pada tingkatWPP hingga tapak potensi bencana terkendali. Ketiga, dirancang mekanisme pengendalian berbasis teknologi untuk penilaian kelayakan investasi, pemantauan jalannya investasi, dan alat ukur ketercapaian investasi berbasis WPP.  Semuanya ini dilakukan terintegrasi secara elektronik antara pelayanan perizinan usaha dan pengawasan proses berusaha. (*)

    Ditulis oleh Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/ Bappenas Dr. Sri Yanti


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.