Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UNDP Koordinasi dan Kerjasama Multipihak Kunci Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia

image-gnews
Iwan Kurniawan , Program Officer for Natural Resources Mangaement (NRM) Environment Unit , UNDP ,\
Iwan Kurniawan , Program Officer for Natural Resources Mangaement (NRM) Environment Unit , UNDP ,\
Iklan

INFO NASIONAL-Lebih dari 3 miliar orang menggantungkan mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai.  Namun lebih dari 30 persen stok ikan dunia telah dieksploitasi secara berlebihan.Sementarai tu, pencemaran laut hingga ancaman krisis iklim telah mencapai level yang mengkhawatirkan.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan salah satunya menyediakan kerangka kerja praktek-praktek berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut, memperkuat perlindungan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, termasuk di Indonesia.

United Nations DevelopmentProgramme (UNDP), salah satu badan di PBB, mengadvokasi perubahan dan menghubungkan negara dengan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Seperti apa peran UNDP di Indonesia? Program Manager Unit Lingkungan, UNDP Indonesia, Iwan Kurniawan, menjabarkannya dalam tanya-jawab dengan Info Tempo.

Mengapa UNDP terlibat dalam sector perikanan dan kelautan? Bagaimana pandangan UNDP terhadap upaya Indonesia menata sector kelautan dan perikanan melalui pendekatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)?

Kita memahami laut menyediakan lebih dari 260 juta lapangan kerja secara global, dan sekitar 3 miliar orang bergantung kehidupannya dari laut. Seiring dengan pertumbuhan populasi, diversifikasi sumber pangan, meningkatnya kesadaran akan komoditas perikanan sebagai pangan bernutrisi tinggi, serta meningkatnya pendapatan di  negara-negara berkembang, berdampak pada terus tingginya permintaan akan komoditas perikanan.

Sementara pemanfaatan sumber daya ikan yang mengabaikan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan akan berdampak pada penangkapan yang berlebihan. Dari laporan FAO terbaru, sekitar 30 persen stok ikan di dunia beradapadakondisi yang telah dieksploitasi secara berlebih (overfished).

Sebagai mitra pemerintah, UNDP berkomitmen memperkuat sistem tata kelola sumber daya  kelautan dan perikanan sejalan dengan target nasional maupun global melalui SDGs khususnya tujuan yang ke-14.Kita mengacu pada PermenKP Nomor 18 Tahun 2014, yang menjelaskan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagai wilayah untuk penangkapan, pembudidayaan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang mengacu pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, hingga Zona Ekonomi Eksklusif.

 Jadi yang akan dikelola dalam WPP itu sangat kompleks. UNDP menilai ini sebagai kebijakan yang bijaksana. Pembagian wilayah perairan Indonesia menjadi 11 WPP perairan lautdiharapkan mengefektikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih menyesuaikan pada potensi dan karakterisitik sumber daya kelautan yang kita miliki, dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable principles).

Dari pengalaman UNDP mendukungpembangunan di Indonesia, tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi Indonesia di sektor kelautan dan perikanan?

Kami melihat, kesamaan visi untuk pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab, baik antara pusat dan daerah, atau stakeholder lain menjadi kunci. Kalau tujuannya masih belum sama, akan susah untuk koordinasi dan mengintegrasikan program dari pusat ke daerah, atau dengan stakeholder terkait.

Kita perlu memahami, bekerja di sektor perikanan yang sangat kompleks ini turut melibatkan berbagai sektor. Sehingga harmonisasi mandat, kewenangan antarlembaga sangat penting. Kalau kita ke pelabuhan sebagai contoh, banyak pihak yang bekerja di sana, ada Polisi Perairan, ada syahbandar, serta berbagai unit kerja dari KKP maupun lembaga pemerintahlainnya, yang masing-masing punya kewenangan yang perlu dikoordinasikan.

Dalam konteks pengelolaan perikanan berbasisWPP, proses penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)sebagai acuan mengelola perairan Indonesia yang luas dan kompleks ini sebenarnya sudah inklusif. Namun, manfaat yang akan ditawarkan perlu dieksplorasi lagi, sehingga semua pihak yang akanterlibat memahami manfaat sekaligus perandan tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan pengelolaan di dalam setiap RPP.

Tantangan lainnya  adalah perikanan nasional yang didominasinelayan kecil (kapaldi bawah 5 GT)dan usaha pengolahan skalakecil , termasuk pelibatan peran perempuan, yang kapasitasnya masih menjadi isu dan tidak mudah untuk di-address, sebagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha  perikanan.

Belajar dari pengalaman UNDP dalam mendukung pengelolaan komoditas yang beriorientasi pasar global, apa rekomendasi UNDP untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan tersebut?

Kita melihat untuk mewujudkanpengelolaan WPP sebagai pendekatan yang efektif, maka kerja multipihak perlu didorong. Kami mendukung inisiatif Kementerian PPN/ Bappenas untuk mendorong koordinasi multipihak melalui national fishery platform. Di situ kementerian dan lembaga diharapkan aktif berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi program menuju perikanan yang berkelanjutan sesuai target SDG 14, yang juga melibatkan industri, pemerhati lingkungan, masyarakat sipil, akademisi dan tentunya nelayan.

Dari pertemuan inisiasi yang saya hadiri, terlihat mereka cukup aktif dan apresiatif. Masing-masing pihak mendapat kesempatan untuk memberi masukan kepada regulator, dan regulator dapat menyampaikan tanggapan dan/ataupenjelasan atas isu implementasi suatu kebijakan.

Kita jugamelihat krusialnya pengawasan dan penegakan hukum. Ini saya kira masih menjadi isu yang relevan. Setiap kebijakan perlu dimonitor apakah efektif, dan berdampak positif atau negatif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagaimana respons UNDP untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia di sektor kelautan dan perikanan baik secara makro maupun praktis melalui proyek-proyek kerjasama yang diinisiasi UNDP?

UNDP ingin tetap menjadi partner pemerintah yang terpercaya. Kita ada di posisi netral, yang bagus dan yang perlu dibenahi akan disampaikan. Kita akan melihat, sesuai mandat UNDP, akan berperan ataumemberikan kontribusidi level yang mana, apakah sistem, kelembagaan, atau penguatan kapasitas individu.

Pencapaian SDGs menjadi referensi kita dalam bekerja. UNDP punya komitmen yang tinggi untuk SDGs. Ada target terkait seperti misalnya tentang kemiskinan di SDGs nomor 1, SDG 12 tentang pola konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, lalu SDGs nomor 17 tentang kemitraan dengan berbagai pihak. Jadi, meskipun anchor-nya untuk sektor kelautan dan perikanan di tujuan 14, ada target SDGs lain yang akan menyertai.

Sektor kelautan dan perikanan terkait dengan banyak kepentingan, dari industri/bisnis, riset, lingkungan, kedaulatan, penyediaan pangan dan tenaga kerja, Bagaimana UNDP merespon semuanya?

Dalam payung SDGs, kita berangkat dari perbaikan dan penguatan sistem tata kelola perikanan. Kita perlu memperhatikan ketersediaan data yang reliable, lalu regulasi yang ada bisa menciptakan enabling conditions sehingga mudah dipahami dan diterapkan di lapangan. Hal ini sepertinya perlu dikaji efektifitasnya karena  cukup banyak regulasi baik di pusat maupun di daerah yang telah diterbitkan.

Tentunya perlu juga diperhatikan monitoring dan evaluasi yang memanfaatkan perkembangan teknologii nformasi. Saya kira perlu diaplikasikan oleh semua level, sehingga akan memberi masukan yang adaptif. Dengan pengelolaanberbasis WPP, ketika sebuah regulasi tidak efektif menjawab kebutuhan di sebuah WPP, maka dapat langsung direspons dengan cepat.

Dari program dan pelatihan-pelatihan yang kita support misalnya melalui proyekGlobal Supply Chain for Marine Commodities maupun ATSEA Project, selain memperkuat kapasitas stakeholder perikanan, kita juga sudah mulai mendokumentasikan good practises dan best practises yang dapat direplikasi dan di scale-up. Lebih lanjut, UNDP  bekerja aktif dengan pemerintah daerah, swasta, CSO dan masyarakat sipil, dan lainnya untuk memberi masukan kepada pemerintah pusat dan akselerasi pencapaian target nasional.

Pandemi Covid-19 menghadirkan tantanganbaru di segala aspek baik social ekonomi, tatakelola, hingga lingkungan. Bagaimanupaya UNDP membantu Indonesia mencapai target pembangunan berkelanjutan, di sektor kelautan dan perikanan?

Kita sempat melakukan kajian singkat terhadap pengaruh pandemi terhadap sektor perikanan. Untuk rajungan, sangat terdampak pad aawalnya. Karena rajungan diekspor ke Amerika Serikat, dan saat pandemi restoran di sana banyak yang tutup sehingga berpengaruh pada permintaan rajungan dari Indonesia yang menguasai lebih dari 50 persen pasokan pasar.

Pabrik-pabrik yang mengelola rajungan banyak yang terpengaruh tentunya. Menurunnya permintaan pasar ini sangat berdampak signifikan kepada keluarga nelayan, serta ribuan perempuan yang bekerja sebagai pengupas rajungan di miniplant. Belajar dari pengalaman ini, sumber penghidupan di keluarga nelayan perlu dicari alternatifnya.

UNDP mendukung inisiatif pemerintah untukmenjamin keberlanjutan perikanan rajungan danprogram dukungan bagi nelayan rajungan agar mendapat akses ke pekerjaan lain atau keetrampilan baru sebagai alternatif ketika sumber pencarian utama terancam oleh pandemi.

Berbagai tantangan di masa depan masih mungkin terjadi. UNDP akan tetap menjalankan perannya sebagai mandataris PBB, berupaya mewujudkan setiap butir dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Segala cita-cita tersebut dapat digapai melalui sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi erat dengan berbagai pihak. (*)

BIODATA

Nama:Iwan Kurniawan

Program Manager di Unit Lingkungan, UNDP Indonesia.

Lulus dari Program Magister Ilmu Ekonomi Pertanian, IPB pada tahun 2002 dan Sarjana Kehutanan IPB tahun 1998. Selama 10 tahun terakhir, Iwan berperan aktif dalam menyusun konsep program/proyek, mengumpulkan pendanaan, dan supervisi implementasi program terkait sektor kelautan dan perikanan, pertanian berkelanjutan, dan konservasi keanekaragaman hayati serta pemberdayaan masyarakat dan promosi kesetaraan gender.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

10 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

10 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

11 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

11 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

24 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

33 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

39 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

29 Januari 2024

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

KKP akui ada peningkatan kasus dan denda penangkapan ikan ilegal yang ditangani.


Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

12 Januari 2024

Proyek Giant Sea Wall
Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

Walhi Indonesia menyoroti rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantura Jawa.