Soal ASN Dipindah ke Papua, Koordinator Antirasisme: Risma Harus Minta Maaf

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Tri Rismaharini

    Menteri Sosial Tri Rismaharini

    TEMPO.CO, Jakarta - Forum PapuaItuKita dan Mahasiswa Papua Antirasisme mengutuk pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma yang mengancam aparatur sipil negara (ASN) dipindahkan ke Papua. Koordinator Antirasisme Michael Himan menyatakan, kalimat Risma bernada provokatif, rasis, dan diskriminatif bagi rakyat Papua.

    "Papua bukan tempat pembuangan manusia yang kurang berkompeten. Pernyataan tersebut terkesan merendahkan orang Papua dan meresahkan masyarakat Papua," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Juli 2021.

    Sebelumnya, Risma kesal ketika mendapati tidak adanya ASN di Balai Wyataguna Bandung untuk membantu memasak di dapur umum yang akan mendistribusikan makanan kepada masyarakat.

    Risma hanya mendapati petugas dari Tagana dan petugas lainnya di dapur umum. Sementara ia menilai ASN lainnya di lingkungan Kementerian Sosial hanya bekerja di dalam kantornya.

    Ia mengancam akan memutasikan para ASN di Wyataguna itu untuk bekerja di daerah Papua karena tidak turut membantu pekerjaan di dapur umum tersebut.

    "Sekarang saya nggak mau lihat seperti ini, kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua, saya nggak bisa mecat kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana teman-teman," ujar dia dikutip dari ANTARA

    Michael melanjutkan, Risma harus meminta maaf kepada rakyat Papua. Berkaca dari pengalaman pada 2019, tutur dia, mahasiswa Papua dan kepolisian berkonflik sehubungan dengan masalah diskriminasi rasial. Kala itu, aparat disebut melontarkan kata monyet kepada mahasiswa Papua di Surabaya.

    "Permintaan maaf dari Mensos sangat penting bagi masyarakat Papua supaya tidak menimbulkan masalah baru," ucap dia.

    Dia menambahkan, pihaknya akan menempuh langkah-langkah sesuai konstitusi dan perundang-undangan jika Risma tak mau meminta maaf. Mereka juga memohon agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengambil tindakan tegas terhadap mantan Wali Kota Surabaya itu.

    LANI DIANA | ANTARA

    Baca juga: Soal Pernyataan Risma, Veronica Koman: Kalau Mau Bangun Papua, Kirim ASN Terbaik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.