Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar, Koalisi Curiga Ada Motif Cari Cuan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota TNI memberikan informasi menggunakan pengeras suara saat vaksinasi COVID-19 dalam program

    Anggota TNI memberikan informasi menggunakan pengeras suara saat vaksinasi COVID-19 dalam program "Serbuan Vaksinasi" di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 26 Juni 2021. Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan TNI menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat umum yang ber-KTP DKI Jakarta guna mendukung pemerintah pusat merealisasikan 2 juta vaksinasi di bulan Agustus untuk mencapai "herd immunity". TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan mencurigai pemerintah yang lebih mementingkan ekonomi ketimbang kesehatan dalam menangani pandemi. Salah satu satu indikasinya adalah pemerintah yang ngotot menggelar vaksin berbayar atau vaksin gotong royong individu.

    Perwakilan Koalisi dari Lapor Covid-19, Amanda Tan, mengatakan sejak awal Komite Penanganan Covid-19-Pemulihan Ekonomi Nasional lebih mementingkan persoalan ekonomi. 

    "KPC-PEN dibentuk untuk mengimbangi public health dan economy recovery, tapi dalam perjalanannya lebih mengedepankan ekonomi," kata Amanda, pada Rabu, 14 Juli 2021.

    Amanda mencontohkan ada beberapa kebijakan pemerintah yang cenderung menyisihkan kesehatan, sebelum terjadinya ledakan kasus akibat varian delta. Misalnya, kata dia, penambahan jam operasional pusat perbelanjaan yang tentu berdampak pada mobilitas warga, hingga tetap berjalannya proyek-proyek besar yang mendatangkan tenaga kerja asing (TKA).

    Menurut Amanda, Badan Usaha Milik Negara mestinya diminta untuk membantu peningkatan pengetesan (testing) dan pelacakan kontak (tracing) ketimbang menjadi penyelenggara vaksin Covid-19 berbayar.

    Ia menyebut pelibatan BUMN besar untuk vaksin berbayar jelas-jelas menunjukkan kentalnya aspek ekonomi dalam pengendalian wabah. "Kalau BUMN punya sumber daya kenapa tidak digunakan untuk meningkatkan tracing, testing, peningkatan kapasitas rumah sakit, dan sebagainya," ujarnya.

    Anggota koalisi lainnya dari YLBHI, Muhammad Isnur, mengaku khawatir program ini hanya untuk ajang mencari keuntungan. Ia mengatakan sudah bukan barang baru ketika ada program pemerintah yang berujung pada praktik lancung. Ia mencontohkan ekspor benur dan bantuan sosial masyarakat terdampak pandemi. Dua program ini menyeret sang menteri ke pengadilan.

    "Kita tahu di dua kebijakan terakhir, ekspor benur dan bansos di sana ada terbukti korupsinya. Di sini kami khawatir ada dugaan yang sama," ujar Isnur.

    Isnur mengatakan, kebijakan vaksin berbayar ini berpotensi membuka keran perburuan keuntungan. Jika satu pihak mendapatkan program tersebut, bisa jadi pihak lainnya meminta jatah yang sama.

    Menurut Isnur, hal tersebut berpotensi membuat program vaksinasi menjadi ajang jualan dan kompetisi dagang. Dia mengingatkan praktik tersebut akan sangat membahayakan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

    "Makanya sangat penting kemudian kita batalkan kebijakan vaksin berbayar itu. Kita tidak bisa biarkan vaksin yang merupakan barang publik menjadi komoditas dagang," katanya.

    Baca selanjutnya: Vaksin Berbayar Dibahas di Kantor Menko Airlangga...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.