Menaker Apresiasi Kinerja Bio Farma Jaga Ketersediaan Vaksin Covid-19


INFO NASIONAL -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kontribusi maksimal PT Bio Farma (Persero) dalam memastikan ketersediaan alokasi vaksin bagi seluruh kelompok sasaran (target group) yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk kelompok-kelompok tenaga kerja. Hal tersebut disampaikan Menaker Ida saat meninjau PT Bio Farma (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 14 Juli 2021. 

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida mengatakan pemerintah juga memberikan dukungan terhadap pentingnya percepatan pelaksanaan program vaksinasi gotong royong dalam mempercepat herd immunity, khususnya di dunia usaha dan industri.

"Percepatan program vaksin gotong royong sangat diharapkan. Ini dikarenakan, masih banyak perusahaan yang menunggu alokasi vaksin gotong royong tersebut agar segera dapat diberikan kepada karyawan dan keluarga mereka," kata Ida.

Selain itu, dengan dilakukannya vaksinasi bagi para pekerja, proses produksi dan produktivitas para pekerja juga diharapkan dapat berjalan dengan lebih aman dan nyaman. Sehingga diharapkan dapat turut memicu pemulihan ekonomi nasional. "Kami harapkan, para pekerja baik di lingkungan industri, pabrik, maupun perusahaan, akan bisa bekerja lebih produktif serta terhindar penyebaran Covid-19,” ujar Ida.

Menurut Menaker, perlu tambahan alokasi vaksin bagi daerah-daerah yang menjadi konsentrasi industri padat karya. Pihaknya mengusulkan penambahan alokasi 15 ribu vaksin di wilayah Banten, Jabar, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dalam kunjungan ini, Menaker Ida juga menyerahkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) kepada penerima manfaat dari PT Bio Farma (Persero) atas nama Novilia Sjafri Bachtiar dan Dede Wahyu. "Mengingat keahlian dan keterampilan yang almarhumah miliki, ini merupakan kehilangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, tidak hanya bagi PT Bio Farma (Persero)," ujarnya.

Adapun, bantuan beasiswa bagi ahli waris kedua penerima manfaat tersebut adalah pertama atas nama Novilia Sjafri Bachtiar berupa JHT sebesar Rp 105.263.506, JKM Rp 42 juta Jaminan Pensiun Berkala minimal Rp 356.600 per bulan, estimasi beasiswa anak kedua dan  ketiga usia kuliah masing-masing Rp 12 juta.

Kemudian atas nama Dede Wahyu berupa JHT sebesar Rp 78.676.062, JKM Rp 42 juta Jaminan Pensiun Berkala minimal Rp 356.600 per bulan, estimasi beasiswa anak pertama usia kuliah Rp 12 juta, dan anak kedua usia SD Rp 1,5 juta.(*)






Kemnaker dan Palestina Jajaki Kerja Sama Sektor Ketenagakerjaan

10 jam lalu

Kemnaker dan Palestina Jajaki Kerja Sama Sektor Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjajaki peluang kerja sama bidang ketenagakerjaan dengan Palestina.


Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

1 hari lalu

Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan bantuan subsidi upah (BSU) tersalurkan seluruhnya sebelum batas akhir pengambilan BSU pada 20 Desember 2022.


RI Buka Peluang Magang ke Korea Selatan

6 hari lalu

RI Buka Peluang Magang ke Korea Selatan

Indonesia telah meneken nota kesepahaman mengenai magang dengan Korean Federation Small Business atau KSFB.


Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

10 hari lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

14 hari lalu

Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

BRI sebagai salah satu BUMN mempunyai komitmen untuk memberikan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

15 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

19 hari lalu

UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kenaikan UMP DKI 2023 masih dalam proses penghitungan


Upah Minimum Naik 10 Persen Berlaku 1 Januari, Menaker: Yang Lama Tak Akomodasi Dampak Inflasi

20 hari lalu

Upah Minimum Naik 10 Persen Berlaku 1 Januari, Menaker: Yang Lama Tak Akomodasi Dampak Inflasi

Dengan aturan upah minimum yang baru, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) akan berlaku pada 1 Januari 2023.


Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

20 hari lalu

Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


Pekan Depan, Pemprov Banten Tetapkan Upah Minimum Provinsi 2023

29 hari lalu

Pekan Depan, Pemprov Banten Tetapkan Upah Minimum Provinsi 2023

Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Banten 2023 akan ditetapkan pekan depan.