Epidemiolog: Stok Vaksin Berbayar Pengusaha Mestinya Didonasikan ke Pemerintah

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menunjukkan vaksin sinopharm saat Vaksinasi Gotong Royong Perbanas di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) bekerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma menyiapkan 130.000 dosis vaksin sinopharm pada  program vaksinasi gotong royong secara Mandiri bagi 65.000 karyawan dari 48 bank pemerintah, swasta, nasional, asing dan daerah untuk mencapai target herd immunity di bulan Agustus 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas menunjukkan vaksin sinopharm saat Vaksinasi Gotong Royong Perbanas di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) bekerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma menyiapkan 130.000 dosis vaksin sinopharm pada program vaksinasi gotong royong secara Mandiri bagi 65.000 karyawan dari 48 bank pemerintah, swasta, nasional, asing dan daerah untuk mencapai target herd immunity di bulan Agustus 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan stok vaksin yang sudah terlanjur dibeli untuk program gotong royong perusahaan atau vaksin berbayar mestinya didonasikan saja kepada pemerintah. Ia mengatakan hal inilah yang mestinya diusulkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bukannya menginisiasi program vaksin individu berbayar.

    "Kalau dia berpikir mengatasi pandemi, ya sudah donasikan saja daripada expired enggak kepakai. Tapi kan ini diakal-akalin," kata Pandu ketika dihubungi, Rabu, 14 Juli 2021.

    Pandu menyebut inisiasi vaksin individu berbayar ini lantaran KPC-PEN khawatir dengan stok vaksin yang sudah dibeli untuk program vaksinasi gotong royong melalui perusahaan. Kadung membeli banyak, namun pengusaha justru mundur lantaran harganya terlalu mahal.

    Menurut Pandu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai pengusul vaksin gotong royong semestinya ikut bertanggung jawab. Salah satu caranya, Kadin menggelar iuran untuk mengganti biaya pembelian oleh PT Bio Farma (Persero), lalu mendonasikan vaksin tersebut kepada pemerintah untuk program vaksinasi gratis.

    "Kalau Kadin ikut bertanggung jawab, dia kumpulkan uang atau mengajak pengusaha urunan supaya Bio Farma tidak terlalu rugi, dibeli, lalu donasikan kepada pemerintah," kata Pandu.

    Pandu mengatakan ini satu-satunya jalan untuk mengatasi stok vaksin gotong royong tersebut. Dia menyayangkan langkah KPC-PEN yang malah mendesak Menteri Kesehatan untuk mengakomodasi program vaksin berbayar bagi individu.

    "Menteri Kesehatan ditekan-tekan harus harmonisasi peraturan. Jadi Menkes bingung sebenarnya, dia enggak mau didesak-desak, tapi itu bekas bosnya waktu dia mau jadi Wamen BUMN," ujar Pandu.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan usulan vaksin berbayar muncul dalam rapat KPC-PEN di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 26 Juni lalu. Berangkat dari progres vaksinasi gotong royong yang lamban, rapat memutuskan memperluas program itu bagi individu.

    Hasil rapat itu kemudian dibawa dalam rapat terbatas kabinet pada 28 Juni 2021. Setelah rapat, dengan masukan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkes akhirnya mengeluarkan Peraturan Menkes Nomor 19 Tahun 2021 yang mengakomodasi program vaksin berbayar tersebut.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca: Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar Membuat Publik Ragu Kualitas Vaksin Gratis


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.