Di Forum Dewan Ekonomi Sosial PBB, Jokowi Singgung Ketimpangan Akses Vaksin

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. ANTARA/BPMI Setpres/Lukas

    Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. ANTARA/BPMI Setpres/Lukas

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 telah membuat target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) pada tahun 2030 menjadi lebih sulit dicapai. Bahkan, berbagai kemajuan yang telah dicapai selama ini turut tergerus akibat pandemi tersebut.

    "Oleh karena itu, saya ingin sampaikan beberapa pemikiran. Pertama, kita harus membuat dunia untuk segera pulih dari pandemi. Vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan ini," kata Jokowi di Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC) secara virtual pada Selasa, 13 Juli 2021.

    Sedikitnya 255 juta orang kehilangan pekerjaan, 110 juta orang kembali ke jurang kemiskinan, dan 83-132 juta orang terancam kelaparan dan mengalami malnutrisi. Dalam situasi sulit seperti ini, Jokowi menegaskan bahwa kerja sama dan solidaritas antarnegara harus terus diperkuat dan inovasi harus ditingkatkan.

    Soal vaksinasi, Jokowi menekankan agar akses yang adil dan merata terhadap vaksin harus dijamin. Namun, hingga saat ini kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar. Untuk itu, Indonesia mendorong agar kesetaraan akses vaksin bagi seluruh negara segera direalisasikan, termasuk melalui mekanisme berbagi dosis lewat Covax Facilities.

    "Pemenuhan kebutuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global termasuk melalui TRIPS Waiver, penguatan global supply chain vaksin termasuk menghilangkan hambatan ekspor dan hambatan bahan baku vaksin, dan peningkatan diversifikasi dan volume produksi vaksin termasuk di negara berkembang," kata Jokowi.

    Kedua, Jokowi memandang perlu peningkatan perhatian dan bantuan kepada kelompok rentan akibat melambatnya kegiatan perekonomian. Menurut dia, semua lapisan masyarakat terdampak akibat pandemi, terutama bagi kelompok rentan. Untuk itu, jaminan dan perlindungan sosial merupakan bagian penting upaya pemulihan dari pandemi.

    "Di Indonesia, kami telah alokasikan US$ 28,5 miliar untuk bantuan sosial. Tidak kurang dari 9,8 juta unit usaha mikro telah menerima bantuan keberlanjutan usaha," kata Jokowi.

    Ketiga, Jokowi menilai bahwa ekonomi dunia harus pulih secara bersama-sama. Beberapa negara di dunia telah mencatat pertumbuhan positif, namun hal itu hanya akan bermanfaat jika terjadi secara bersamaan. Menurutnya, roda perekonomian dunia harus mulai bergerak bersama tanpa mengorbankan aspek kesehatan.

    "Ke depan, kita harus mendorong investasi dalam pemulihan yang berketahanan, berkeadilan, dan hijau, a resilient, just, and green recovery. Dukungan negara maju dalam transisi ekonomi hijau di negara berkembang harus diperkuat. Pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan pro-poor harus menjadi landasan," kata dia.

    Keempat, Jokowi menegaskan bahwa kemitraan global harus diperkuat. Dalam situasi saat ini, komitmen kemitraan harus dipertebal. Prinsip 'no one left behind' harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Jokowi juga mendorong agar semua negara berkomitmen untuk menghindari 'me first policy'.

    "Mari kita bangun kepercayaan dan solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Semangat ini juga akan dibawa oleh Indonesia pada presidensi G20 Indonesia tahun depan dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Di sini akan mengedepankan semangat kepemimpinan kolektif global untuk pemulihan dari pandemi dan pertumbuhan dunia yang inklusif," kata Jokowi.

    Mengakhiri pandangannya, Jokowi menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap SDGs tidak surut meski di tengah pandemi. Pada forum tersebut, Indonesia juga kembali menyampaikan Voluntary National Review (VNR) yang ketiga atas capaian SDGs.

    "VNR Indonesia diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia untuk pemulihan bersama yang lebih kuat agar dunia dapat meraih masa depan yang jauh lebih baik," kata dia.

    Baca juga: 3,4 Juta Dosis AstraZeneca dari COVAX Facility Tiba Indonesia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.