Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar Membuat Publik Ragu Kualitas Vaksin Gratis

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota dewan DPR RI Komisi IX, Aliyah Mustika (tengah), tertawa saat jajak pendapat di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, 23 Februari 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    Anggota dewan DPR RI Komisi IX, Aliyah Mustika (tengah), tertawa saat jajak pendapat di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, 23 Februari 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR Aliyah Mustika Ilham  program vaksin berbayar atau vaksin gotong royong juga akan membuat publik ragu dengan kualitas vaksin pemerintah. Dia khawatir masyarakat akan menganggap bahwa vaksin berbayar lebih baik ketimbang vaksin gratis. “Saya rasa vaksin gotong royong individu ini tidak hanya ditunda tapi saya mohon untuk distop,” kata dia lewat keterangan tertulis, Selasa, 13 Juli 2021.

    Politikus Partai Demokta ini juga menyoroti kebijakan vaksin berbayar atau vaksin gotong royong untuk individu yang terkesan mendadak. Menteri Kesehatan, kata dia, bilang bahwa lamanya program vaksinasi disebabkan oleh minimnya stok, bukan karena tidak adanya anggaran. Menurut dia alasan itu aneh. Sebab, kata dia, masalah stok vaksin seharusnya diselesaikan dengan mendorong vaksin gotong royong yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Bukannya malah mengkomersilkan vaksin.

    Aliyah mengatakan dia mengatakan perdagangan vaksin hanya akan menguntungkan pihak tertentu. “Ini adalah kondisi darurat, saya pikir pemerintah dari awal sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya,” ujarnya.

    Dia mengatakan vaksin seharusnya gratis. Kesehatan masyarakat, kata dia, tidak boleh dikomersilkan. “Perdagangan vaksin hanya menguntungkan satu pihak saja,” kata dia.

    ADVERTISEMENT

    Baca juga: Kritik PKS ke Menkes: Vaksin Berbayar Bentuk Inkonsistensi, Kasihan Presiden


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...