Menkes Sebut Vaksin Berbayar Dibuat karena Vaksinasi Lewat Perusahaan Lambat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) berbincang dengan Kepala Puskesmas Jati Ahmad Muhammad (kanan) saat meninjau penanganan COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Juni 2021. Menkes memberikan bantuan berupa 30 ventilator, 50 ribu swab antigen dan 50 ribu vaksin serta mengirim sebanyak 38 tenaga kesehatan terdiri perawat dan dokter dari IDI. ANTARA/Yusuf Nugroho

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) berbincang dengan Kepala Puskesmas Jati Ahmad Muhammad (kanan) saat meninjau penanganan COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Juni 2021. Menkes memberikan bantuan berupa 30 ventilator, 50 ribu swab antigen dan 50 ribu vaksin serta mengirim sebanyak 38 tenaga kesehatan terdiri perawat dan dokter dari IDI. ANTARA/Yusuf Nugroho

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui kebijakan vaksin gotong royong untuk individu alias vaksin berbayar dibuat lantaran program serupa lewat perusahaan tak sesuai harapan. 

    "Ternyata kenyataannya jalannya (vaksin Gotong Royong perusahaan) tidak sebagus yang kami pikirkan," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 13 Juli 2021.

    Budi menuturkan, ide vaksin gotong royong awalnya dibuat lantaran adanya persepsi bahwa pemerintah bakal kurang gesit menggelar vaksinasi ketimbang swasta. Budi mengatakan, sektor swasta diharapkan bisa mendorong vaksinasi nasional oleh pemerintah.

    Anggapan ini juga berangkat dari data bahwa Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia paling besar dari sektor swasta, yakni mencapai 70 persen. Sedangkan pemerintah hanya menyumbang 17 persen dan BUMN 18 persen.

    Artinya, kata Budi, perputaran uang lebih banyak terjadi di sektor swasta. "Itu menunjukkan power of eksekusinya di swasta, jadi swasta harus bantu. Kalau swasta bantu akan lebih cepat karena kekuatan ekonominya di sana," kata Budi.

    Budi pun menilai ide itu benar sehingga keluarlah kebijakan program vaksin gotong royong lewat perusahaan. Aturan tersebut membolehkan perusahaan menyelenggarakan vaksinasi untuk karyawan mereka. Namun, perusahaanlah yang harus membayar program itu sepenuhnya.

    Lantaran program tersebut tak sesuai harapan, Budi Gunadi melanjutkan, muncul usulan agar vaksinasi gotong royong diperluas untuk individu. Ia mengatakan usulan itu dibahas dalam rapat yang diinisiasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 26 Juni lalu.

    "Keluar ide dari teman-teman di sana, gimana caranya supaya ini benar-benar bisa sesuai rencana. Salah satu idenya adalah itu, ya udah sekarang gotong royongnya individu saja, karena perusahaan ribet, susah sana-sini. Itu yang terjadi," ujarnya.

    Menurut Budi Gunadi, Kementerian Kesehatan memegang prinsip bagaimana program vaksin gotong royong individu alias vaksin berbayar ini dapat menjadi daya ungkit bagi vaksinasi nasional. Selain pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI, pihak swasta dianggap bisa turut menjadi pilar ketiga vaksinasi.

    Baca juga: Moeldoko Minta Publik Dukung Vaksin Berbayar, Kurangi Beban Negara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.