Kemenkes Tengah Siapkan Aturan Pelaksanaan Vaksin Gotong Royong Individu

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Supir taksi disuntik vaksin COVID-19 AstraZeneca saat vaksinasi COVID-19 massal pelaku transportasi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Vaksinasi massal itu digelar karena pelaku transportasi publik melakukan mobilitas dan interaksi dengan masyarakat yang tinggi sehingga berisiko terpapar COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Supir taksi disuntik vaksin COVID-19 AstraZeneca saat vaksinasi COVID-19 massal pelaku transportasi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Vaksinasi massal itu digelar karena pelaku transportasi publik melakukan mobilitas dan interaksi dengan masyarakat yang tinggi sehingga berisiko terpapar COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan PT Bio Farma Persero tengah menyiapkan aturan pelaksanaan vaksin gotong royong individu alias vaksin Covid-19 berbayar.

    Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tamizi, mengatakan, aturan tersebut dibuat agar pelaksanaan vaksinasi gotong royong berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

    "Maka pemerintah melihat perlu dikeluarkannya sebuah petunjuk teknis yang mengatur lebih detail pelaksanaannya," ujar Nadia melalui konferensi pers daring pada Selasa, 13 Juli 2021.

    Nadia mengimbau kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan vaksinasi gotong royong individu untuk menunggu dulu aturan pelaksanaan selesai dibentuk.

    Khusus PT Bio Farma, selaku distributor yang ditunjuk oleh pemerintah, agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan soal pelaksanaan serta pendistribusian vaksin Covid-19 yang bakal digunakan dalam vaksin Covid-19 berbayar ini.

    "Kami juga meminta seluruh dinas kesehatan untuk menunggu petunjuk teknis yang akan segera ditetapkan sebelum memberikan user ID kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melayani vaksinasi gotong royong individu," kata Nadia.

    Nadia menegaskan, vaksinasi gotong royong individu bersifat opsional atau tidak wajib. Ia menjamin ini tidak akan mengganggu vaksinasi program pemerintah. Sebab, dari jenis vaksin hingga fasilitas serta tenaga kesehatan, akan berbeda.

    "Vaksin Covid-19 yang digunakan di vaksinasi gotong royong individu saat ini hanya menggunakan Sinovac. Sementara vaksin program pemerintah menggunakan Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan termasuk vaksin Sinopharm dan Moderna yang hibah ini akan kami gunakan di dalam program vaksinasi pemerintah," ujar Nadia.

    Baca juga: Erick Thohir Pastikan Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai APBD


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.