Kasus Covid-19 Tembus 40 Ribu, Menuju Skenario Terburuk Pemerintah?

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengendara berbincang dengan polisi saat berusaha melewati penyekatan di kawasan Kalimalang, Jakarta, Senin, 12 Juli 2021. Kementerian Perhubungan memperketat perjalanan masyarakat di masa PPKM Darurat dengan mewajibkan penumpang transportasi umum maupun pribadi di wilayah aglomerasi wajib membawa surat tugas atau surat tanda registrasi pekerja (STRP) mulai 12 Juli 2021. TEMPO/Subekti

    Pengendara berbincang dengan polisi saat berusaha melewati penyekatan di kawasan Kalimalang, Jakarta, Senin, 12 Juli 2021. Kementerian Perhubungan memperketat perjalanan masyarakat di masa PPKM Darurat dengan mewajibkan penumpang transportasi umum maupun pribadi di wilayah aglomerasi wajib membawa surat tugas atau surat tanda registrasi pekerja (STRP) mulai 12 Juli 2021. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali sudah berjalan selama 10 hari per 12 Juli 2021. Namun, penambahan kasus harian Covid-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan kemarin, menembus rekor tertinggi sejak pandemi hingga 40.427 kasus.

    Pemerintah menargetkan penurunan mobilitas warga setidaknya 30 persen untuk menghadapi Covid-19 varian alpha dan 50 persen untuk varian delta agar laju jumlah kasus Covid-19 menurun. Hingga kemarin, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penurunan mobilitas masyarakat baru 10-15 persen.

    "Kita lihat satu minggu ke depan, harapannya mobilitas masyarakat semakin turun. Kami berharap minggu depan, kalau semua berjalan disiplin, akan mulai flattening atau mulai akan merata dan kemudian cenderung akan terkendali," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin, 12 Juli 2021.

    Luhut menyebut, pemerintah akan memantau ketat mobilisasi warga melalui Facebook Mobility, Google Traffic, dan Night Light dari NASA. Ia mengklaim penanganan Covid-19 sejauh ini masih terkendali. Baik dari sisi ketersediaan obat dan oksigen serta tempat tidur, ujar Luhut, sudah ditangani pemerintah dan situasi diharapkan membaik dalam 4-5 hari ke depan.

    "Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, ini sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu, bisa datang ke saya, nanti saya tunjukkin ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.

    Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan, data menunjukkan bahwa PPKM Darurat belum efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kasus. Setidaknya, ujar dia, ada dua parameter untuk menilai keberhasilan intervensi kebijakan terhadap penanganan Covid-19, yakni growth rate atau pertumbuhan kasus dan angka reproduksi Covid-19.

    "Dari data yang ada, dua parameter ini justru menunjukkan adanya peningkatan," kata Dicky, saat dihubungi Senin malam, 12 Juli 2021.

    Ia memaparkan data growth rate atau pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia dalam rentang sepekan PPKM Darurat. Pada 3 Juli, pertumbuhan kasus berada pada 38,3 persen. Lalu pada 9 Juli terjadi peningkatan hingga 45,4 persen. Demikian juga pada angka reproduksi Covid-19, yang pada 3 Juli tercatat 1,37 menjadi 1,4 per 9 Juli lalu.

    Lebih lanjut Dicky memaparkan, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia, pada 3 Juli tercatat 219 kematian per 1 juta penduduk. Sedangkan per 9 Juli, angka kematian Covid-19 meningkat menjadi 236 per 1 juta penduduk.

    Untuk angka testing, Dicky menyebut ada peningkatan dalam sepekan, namun belum maksimal jika dibandingkan skala penduduk dan eskalasi pandemi. Per 3 Juli, tes Covid-19 yang dilakukan yakni 49,8 tes per 1.000 orang, hanya naik menjadi 52 tes per 1.000 orang pada 9 Juli lalu.

    Dicky menyebut, dalam setiap menemukan satu kasus konfirmasi positif Covid-19, pada 3 Juli diperlukan 4,1 tes per 1.000. Dan pada 9 Juli, diperlukan 3,8 tes per 1.000 orang.

    "Kabar baiknya, bahwa vaksinasi meningkat. Pada 3 Juli tercatat 16,6 orang per 1.000 orang, meningkat menjadi 18,5 orang per 1.000 orang telah divaksinasi," ujarnya.

    Dicky menyebut, pembatasan masyarakat harus dilakukan lebih optimal. Sembari menekan laju mobilitas, ujar dia, pemerintah harus memperkuat testing, tracing dan treatment (3T) serta menggenjot vaksinasi untuk menekan laju kasus dan mengurangi angka kematian. "Lakukan visitasi, yakni kunjungan ke rumah untuk menemukan kasus-kasus infeksi Covid-19 di masyarakat, agar cepat tertangani, sehingga bisa menurunkan angka kematian yang terus meningkat," ujar Dicky.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono sebelumnya menyebut PPKM Darurat tidak akan serta merta langsung menurunkan jumlah kasus Covid-19. "Ini yang perlu dikomunikasikan ke publik. Karena adanya masa inkubasi sebelum PPKM Darurat diberlakukan, maka penurunan kasus baru akan terjadi atau terlihat pada 7 sampai 10 hari mendatang. Sekarang masih akan terus naik dan tentu kita antisipasi," ujar Dante, Ahad, 4 Juli 2021.

    Pemerintah mengklaim sudah menyiapkan skenario  terburuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 hingga 60-70 ribu kasus per hari. "Sudah dibuat skenario oleh tim sampai 50 ribu kasus. Bahkan mungkin malah paling jelek, kami sudah bikin skenario sampai 60-70 ribu kasus per hari. Tetapi tentu kita tidak berharap itu terjadi," ujar Menko Luhut, Selasa, 6 Juli 2021.

    Pemerintah juga meminta bantuan negara lain mengantisipasi skenario ini. Sejak pekan lalu, Indonesia menerima bantuan berupa alat-alat kesehatan sampai vaksin dari pemerintah negara sahabat. Jumat pekan lalu, Australia mengirimkan 1.000 ventilator. Singapura akan mengirimkan 756 oksigen silinder, 600 oksigen konsentrator, 220 ventilator, dan berbagai perlengkapan masker bedah, masker N95, dan kelengkapan alat bedah atau alat perlindungan diri (APD). Pekan ini, Uni Emirate Arab atau UEA akan memberikan bantuan 250 ribu dosis vaksin Sinopharm.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga enam pekan.

    “PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.