Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, Koalisi: Presiden Seperti Menjilat Ludah Sendiri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota TNI memberikan informasi menggunakan pengeras suara saat vaksinasi COVID-19 dalam program

    Anggota TNI memberikan informasi menggunakan pengeras suara saat vaksinasi COVID-19 dalam program "Serbuan Vaksinasi" di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 26 Juni 2021. Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan TNI menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat umum yang ber-KTP DKI Jakarta guna mendukung pemerintah pusat merealisasikan 2 juta vaksinasi di bulan Agustus untuk mencapai "herd immunity". TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Warga untuk Keadilan Kesehatan mengingatkan Presiden Joko Widodo yang pernah menyebut bahwa vaksinasi Covid-19 gratis untuk masyarakat. Koalisi melihat pernyataan ini bertentangan dengan kondisi di lapangan karena justru pemerintah membuka akses untuk vaksin Covid-19 berbayar.

    Salah satu perwakilan Koalisi, Fatia Maulidiyanti, mendesak Presiden mencabut kebijakan vaksinasi berbayar atau yang disebut vaksin gotong royong individu ini. 

    "Jika tidak dicabut kita tahu Jokowi telah menjilat ludahnya sendiri ketika dia bilang vaksin tidak berbayar tetapi gratis," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini dalam konferensi pers, Senin, 12 Juli 2021.

    Koalisi melihat kebijakan ini tak bisa hanya sekedar ditunda. Pemerintah harus mencabut total program ini. Kimia Farma, sebagai pelaksana program ini, sebelumnya memang mengumumkan bahwa vaksin gotong royong individu ditunda. Sedianya, program itu akan dimulai kemarin, Senin, 12 Juli 2021.

    Perwakilan dari Koalisi Warga Lapor Covid-19, Amanda Tan, mengatakan vaksin adalah barang publik (public goods) yang harus gratis dan bisa diakses semua masyarakat. Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan United Nations General Assembly telah mewanti-wanti vaksin diperuntukkan demi keselamatan masyarakat dan memastikan orang-orang yang paling rentan bisa terlindungi.

    Ia mengatakan bahwa konstitusi Indonesia mewajibkan negara memberikan pelayanan kesehatan yang setara dan memadai bagi semua warga. "Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 kita dan amanat WHO, vaksinasi adalah barang publik yang tidak boleh diperjualbelikan dalam bentuk apa pun," ujar Amanda.

    Amanda mengatakan vaksin dalam kondisi normal pun tidak diperjualbelikan, seperti vaksin bagi anak dan balita. Ia pun mempertanyakan mengapa pemerintah justru hendak mengambil keuntungan di tengah krisis dan kesengsaraan masyarakat yang didera pandemi.

    Pemerintah, kata Amanda, membeli vaksin menggunakan uang negara yang berasal dari rakyat. Ia berujar vaksin itu selayaknya dikembalikan kepada rakyat. Menurut Amanda, komersialisasi vaksinasi Covid-19 adalah pelanggaran keras atas hak kesehatan masyarakat dan prinsip keadilan sosial.

    "Tidaklah etis pemerintah memperjualbelikan barang yang seharusnya menjadi hak publik yang harus digratiskan dan tidak dipungut biaya oleh pihak mana pun," kata Amanda soal vaksin Covid-19 berbayar.

    Baca juga: Ada Aturan Vaksin Covid-19 Berbayar, Anggota DPR Mengaku Kecolongan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.