Vaksin Covid-19 Bayar, Anggota DPR Minta Pemerintah Tak Berbisnis dengan Rakyat

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta vaksinasi menunggu untuk mendapatkan suntikkan dosis pertama saat mengikuti Vaksinasi Gotong Royong Perbanas di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) bekerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma menyiapkan 130.000 dosis vaksin sinopharm pada  program vaksinasi gotong royong secara Mandiri bagi 65.000 karyawan dari 48 bank pemerintah, swasta, nasional, asing dan daerah untuk mencapai target herd immunity di bulan Agustus 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Peserta vaksinasi menunggu untuk mendapatkan suntikkan dosis pertama saat mengikuti Vaksinasi Gotong Royong Perbanas di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) bekerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma menyiapkan 130.000 dosis vaksin sinopharm pada program vaksinasi gotong royong secara Mandiri bagi 65.000 karyawan dari 48 bank pemerintah, swasta, nasional, asing dan daerah untuk mencapai target herd immunity di bulan Agustus 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengatakan pemerintah kerap mengubah regulasi. Salah satunya vaksin Covid-19 untuk program vaksinasi gotong royong yang semula hanya dibebankan biayanya pada perusahaan, kini bisa kepada individu.

    “Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," kata Mufida dalam keterangannya, Senin, 12 Juli 2021.

    Mufida menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan pada pertengahan Desember 2020 bahwa pemberian vaksin harus gratis untuk masyarakat. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerbitkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi.

    Dalam Permenkes 19, vaksin gotong royong bisa diberikan kepada individu atau biaya dibebankan kepada yang bersangkutan (vaksin berbayar). Padahal, kata Mufida, kebijakan vaksin gratis untuk mempercepat target vaksinasi nasional. “Termasuk sebelumnya program vaksinasi gotong royong yang ditanggung perusahaan dan gratis untuk karyawan,” katanya.

    Menurut politikus PKS ini, ada banyak tantangan mempercepat vaksinasi. Misalnya, target 1 juta vaksin per hari belum bisa terealisasi secara konsisten hingga meyakinkan masyarakat agar bersedia divaksin. Sehingga, Mufida menilai lebih baik pemerintah fokus pada perbaikan program vaksinasi nasional dibandingkan memunculkan opsi vaksin Covid-19 berbayar.

    Mufida meminta fokus vaksinasi nasional dilakukan lebih gencar dengan inovasi. Salah satunya dengan mendatangi langsung masyarakat,  memperbanyak tenaga vaksinator, serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah. "Kita berkejaran dengan waktu dengan munculnya beberapa varian dan fasilitas layanan kesehatan kewalahan, vaksinasi harus digenjot," kata dia.

    Mufida juga menilai bahwa partisipasi publik bisa ditingkatkan untuk percepatan vaksin Covid-19 program nasional. Misalnya dengan kerja sama pesantren, komunitas, paguyuban, dan kumpulan masyarakat lainnya. Banyak yang masih harus dilaksanakan untuk kesuksesan program vaksin gratis untuk rakyat. "Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini,” ujarnya.

    Baca juga: Hari Ini Mulai Layanan Vaksinasi Covid-19 Berbayar, Berikut Biaya dan Lokasinya

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.