Demokrat Minta Pemerintah Larang WNA Masuk Indonesia Saat Kasus Covid Tinggi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan saat acara

    Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan saat acara "Temu Tokoh Nasional bersama Wakil Ketua MPR Syarief Hasan" di aula Ponpes Al-Uzlah, Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu, 21 November 2020.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR yang juga politikus Partai Demokrat Syarief Hasan meminta pemerintah  mengambil kebijakan melarang masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia.

    "WNA yang masuk ke Indonesia berpotensi menjadi medium penyebaran varian baru Covid-19 di tengah laju penyebaran Covid-19 yang tidak kunjung menunjukkan tren penurunan," kata Syarief dalam keterangannya, Minggu, 11 Juli 2021.

    Kebijakan tersebut, menurut dia, perlu diambil karena beberapa negara juga telah melakukan pembatasan masuk warga negara Indonesia (WNI). Dia mencontohkan, pada April 2021, Jepang melarang masuk warga dari 152 negara termasuk Indonesia.

    Kemudian disusul Hong Kong yang melarang WNI masuk ke negaranya per 25 Juni 2021. "Terbaru, Uni Emirat Arab dan Singapura melarang WNI masuk ke Indonesia selama masa darurat Covid-19," ujarnya.

    Syarief menilai pelarangan masuknya WNA ke Indonesia di masa darurat adalah hal yang lumrah, karena Indonesia sedang berada di kondisi darurat yaitu kasus harian melebihi 30 ribu kasus per hari.

    Karena itu, menurut dia, pelarangan WNA adalah hal yang relevan, karena beberapa negara juga melakukan pelarangan yang sama terhadap WNI asal Indonesia. "Ketika kita mencontoh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi, mereka melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat," kata Syarief.

    Dia juga menyebutkan negara lain sejak awal melakukan karantina wilayah hingga pembatasan ketat dan akhirnya berhasil menurunkan kasus Covid-19. Syarief juga mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas, misalnya harus mengevaluasi implementasi PPKM Darurat di lapangan.

    "Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia selama masa darurat Covid-19," kata Syarief Hasan.

    Baca Juga: Soal WNA Asal Cina yang Masuk ke Indonesia, Imigrasi: Sudah Dapat Rekomendasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.