P2G: Perlu Ada Sosialisasi dan Edukasi kepada Orang Tua tentang Vaksinasi Anak

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anak memakai seragam sekolah saat diperiksa tekanan darah sebelum menjalani vaksinasi Covid-19 di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 6 Juli 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan 1,3 juta anak usia 12 tahun ke atas untuk disuntik vaksin Covid-19 guna mencapai herd immunity pada Agustus mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Seorang anak memakai seragam sekolah saat diperiksa tekanan darah sebelum menjalani vaksinasi Covid-19 di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 6 Juli 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan 1,3 juta anak usia 12 tahun ke atas untuk disuntik vaksin Covid-19 guna mencapai herd immunity pada Agustus mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah soal vaksinasi anak dan rencana pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.

    Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim memaparkan, pertama adalah perlu adanya sosialisasi dan edukasi tentang manfaat vaksinasi anak terhadap orang tua yang dapat dilakukan oleh banyak pihak. Mulai dari pihak kementerian, sekolah, guru, hingga media massa.

    Sebab, berdasarkan temuan P2G, sebanyak 55,5 persen orang tua tidak mengetahui informasi ihwal vaksinasi anak. Disusul 35,3 persen orang tua mengaku tahu, dan 9,2 persen menyatakan ragu-ragu akan informasi vaksinasi anak.

    "Sosialisasi berisi informasi tentang: bagaimana prosedur atau teknis vaksinasi siswa, syaratnya, bagaimana cara pendaftarannya, di mana tempat vaksinasi, dan lainnya. Informasi tersebut harus disampaikan kepada orang tua secara jelas dan komprehensif," ujar Satriwan dalam konferensi pers daring pada Ahad, 11 Juli 2021.

    Kedua, kata Satriwan, adalah meminta sekolah untuk proaktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk penjadwalan vaksinasi siswa. Sekolah dapat juga berinisiatif membangun kerja sama pihak lain dalam penyelenggaran vaksinasi gratis bagi anak secara mandiri.

    Satriwan mencontohkan ada beberapa sekolah swasta dan negeri di DKI Jakarta yang bekerja sama dengan organisasi alumni, organisasi masyarakat, dan BUMN.

    "P2G meminta vaksinasi bagi siswa, guru, tenaga pendidik dijamin persediaannya dan bersifat gratis dari pemerintah. Walaupun sudah ada vaksin gotong-royong yang bersifat komersil, kami tetap meminta vaksin gratis dan jangan sampai sekolah memperdagangkan vaksin anak kepada orang tua nanti," kata Satriwan.

    Selanjutnya, sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas, agar dapat melibatkan siswanya untuk hadir di sekolah dengan syarat sudah divaksinasi. Bagi siswa atau orang tua yang menolak vaksinasi, sementara akses mendapatkan vaksin sudah bisa diperoleh, maka siswa disarankan mengikuti pembelajaran dengan moda daring sebagai konsekuensi.

    Kemudian, P2G meminta minimal ada empat indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka, yaitu tuntasnya vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa; sekolah sudah memenuhi semua daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka; pemetaan pemerintah daerah terkait sebaran Covid-19 di daerahnya, termasuk angka positivity rate harus di bawah lima persen sesuai rekomendasi WHO; dan izin dari orang tua siswa yang bersifat personal.

    "Izin ortu bersifat pribadi. Kalau ada satu, dua, tiga siswa yang tidak mau tatap muka, maka sekolah tetap wajib memberikan pelayanan secara daring," kata Satriwan.

    Rekomendasi kelima adalah bagi daerah yang berada di zona hijau dan memiliki banyak kendala PJJ daring, maka direkomendasikan melaksanakan PTM terbatas, dengan memenuhi syarat yang telah dibuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaa, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Agama.

    Satriwan mengatakan, kementerian mesti memetakan terhadap guru di sekolah dan daerah mana saja yang belum divaksinasi. Sehingga, melalui pemetaan ini, pemerintah tidak gegabah meminta sekolah dibuka.

    Kemudian, wajib bagi sekolah yang sudah siap tatap muka terbatas untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

    "Selama ini masih ditemukan pelanggaran seperti siswa dan guru tak pakai masker yang benar, tidak jaga jarak sepulang sekolah misal di angkutan umum, siswa nongkrong, tak ada pengawasan dari satgas daerah, dan yang lainnya. P2G menilai tidak ada sanksi yang tegas kepada daerah dan sekolah terkait implementasi SKB 4 Menteri selama ini," ucap Satriwan.

    Satriwan mengatakan, perlu ada komitmen dan teladan dari guru terkait 5M. Sekolah juga mesti membuat perencanaan pembelajaran yang efektif, meski dalam aturan hanya dibolehkan dua jam per-hari dan dua hari dalam sepekan.

    P2G pun mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Agama, serta pemerintah daerah mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung pembelajaran campuran yang sangat bergantung kepada perangkat digital, sinyal internet, dan keterampilan guru.

    Terakhir, P2G meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunda implementasi kurikulum baru sekolah penggerak di 2.500 sekolah seluruh Indonesia yang akan diimplementasikan pada besok, 12 Juli 2021.


     

     

    Lihat Juga