Politikus PAN Singgung Potensi Komersialisasi Vaksinasi Gotong Royong

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong dan Program Pemerintah Tetap Dibedakan

    Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong dan Program Pemerintah Tetap Dibedakan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan aturan baru Menteri Kesehatan atau Menkes yang memperbolehkan vaksinasi gotong royong dibeli secara pribadi atau individual. Pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu ini akan dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk. 

    "Kami mendesak pemerintah memberikan penjelasan terkait kebijakan ini. Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar anggota Komisi IX ini lewat keterangan tertulis, Ahad, 11 Juli 2021.

    Selama ini, vaksin gotong royong hanya diperuntukkan bagi karyawan melalui korporasi alias dibiayai perusahaan. Menurut Saleh, DPR tidak pernah tahu soal aturan baru ini. "Kami baru mendengar hal ini dari media. Makanya, kami juga heran. Di group anggota komisi IX, hal ini sempat diperbincangkan dan dipertanyakan," tuturnya.

    Untuk itu, Saleh meminta pemerintah menjelaskan detail pelaksanaan vaksinasi dengan mekanisme baru ini. "Siapa yang akan menjadi vaksinatornya? Siapa pula yang akan memonitor mereka yang telah divaksin? Harus diakui bahwa KIPI masih selalu ada. Itu perlu diawasi dan dimonitor. Nah, apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi? Bagaimana koordinasinya dengan komnas/komda KIPI?".

    Aturan baru mengenai vaksinasi gotong royong ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang merupakan perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021. Aturan ini diteken Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli 2021 lalu.

    Dari salinan yang diperoleh Tempo, terdapat perubahan pada angka 5 Pasal 1 tentang definisi Vaksin Gotong Royong. Di Permenkes sebelumnya, Vaksin Gotong Royong didefinisikan sebagai pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

    Di Permenkes baru, definisinya diubah menjadi; "Vaksin Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaanya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha."

    Di Pasal 3, juga dijelaskan bahwa vaksin gratis hanya diberikan bagi penerima vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program.

    Selain itu, di antara pasal 6 dan Pasal 7, ditambahkan pasal baru, yakni Pasal 6A, yang menyebutkan bahwa PT Bio Farma harus menyampaikan permohonan pengadaan Vaksin untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong kepada menteri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.