Permenkes Baru Keluar, Biaya Vaksin Gotong Royong Dibebankan kepada Individu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) berbincang dengan Kepala Puskesmas Jati Ahmad Muhammad (kedua kiri) saat meninjau penanganan COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Juni 2021. Dalam kunjungan itu, Menkes meninjau penanganan COVID-19 di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Kudus. ANTARA/Yusuf Nugroho

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) berbincang dengan Kepala Puskesmas Jati Ahmad Muhammad (kedua kiri) saat meninjau penanganan COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Juni 2021. Dalam kunjungan itu, Menkes meninjau penanganan COVID-19 di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Kudus. ANTARA/Yusuf Nugroho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2021. Peraturan ini merevisi Permenkes nomor 10 tahun 2021, terkait pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19. Dari salinan yang diperoleh Tempo, Ahad, 11 Juli 2021, terdapat perubahan pada angka 5 Pasal 1, yang membahas tentang Vaksin Gotong Royong.

    Aturan ini diteken Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli 2021 lalu. Di Permenkes sebelumnya, Vaksin Gotong Royong didefinisikan sebagai pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha. Namun di Permenkes baru, definisinya diubah menjadi:

    "Vaksin Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha."

    Di Pasal 3, juga dijelaskan bahwa vaksin gratis hanya diberikan bagi penerima vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program.

    Selain itu, di antara pasal 6 dan Pasal 7, ditambahkan pasal baru, yakni Pasal 6A, yang menyebutkan bahwa PT Bio Farma harus menyampaikan permohonan pengadaan Vaksin untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong kepada menteri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.