Kemenkes Tetapkan Harga Vaksin Covid-19 Berbayar Rp 879.140

Reporter

Peserta vaksinasi mendapatkan suntikkan dosis pertama saat mengikuti Vaksinasi Gotong Royong Perbanas di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) bekerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma menyiapkan 130.000 dosis vaksin sinopharm pada  program vaksinasi gotong royong secara Mandiri bagi 65.000 karyawan dari 48 bank pemerintah, swasta, nasional, asing dan daerah untuk mencapai target herd immunity di bulan Agustus 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Peserta vaksinasi mendapatkan suntikkan dosis pertama saat mengikuti Vaksinasi Gotong Royong Perbanas di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) bekerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma menyiapkan 130.000 dosis vaksin sinopharm pada program vaksinasi gotong royong secara Mandiri bagi 65.000 karyawan dari 48 bank pemerintah, swasta, nasional, asing dan daerah untuk mencapai target herd immunity di bulan Agustus 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan harga vaksin Covid-19 dosis lengkap Sinopharm berbayar untuk individu ditetapkan pemerintah Rp879.140 per orang. "Harga itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021," kata Siti, Ahad, 11 Juli 2021

Keputusan Menteri Kesehatan tersebut berisi tentang sejumlah aturan ihwal penetapan besaran harga pembelian vaksin Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Sesuai dengan aturan tersebut, lanjut dia, harga vaksin per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910 sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis.

"Untuk satu orang kan butuhnya dua dosis. Jadi dikalikan dua menjadi totalnya Rp879.140," ujar Siti Nadia.

Sebelumnya, Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan makin banyak orang yang divaksin akan semakin bagus.

Ia mengatakan vaksinasi bukan hanya Covid-19. Indonesia telah mengawali program vaksinasi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu.

"Vaksin kalau mau gratis bisa di Puskesmas atau di posyandu. Kalau mau pergi ke rumah sakit A atau B ya bayar. Memang ada opsi itu dibuka buat vaksinasi anak seperti BCG, DPT dan lainnya," ujarnya.
        
Negara seperti India, kata dia, juga melakukan hal yang sama. "Jadi vaksinasi gratis juga diberikan. Tapi kalau orang mau pergi ke dokter pribadi yang rumah sakitnya bagus, yang pakai AC yang tidak panas-panasan itu bayar," kata dia.

Namun juga tidak memungkiri bahwa banyak juga negara lain yang 100 persen menggratiskan vaksinasi bagi penduduknya. "Jadi itu, silakan ditimbang yang baik yang mana," ujar Tjandra Yoga Aditama ihwal vaksin Covid-19 atau vaksin Gotong Royong yang berbayar.

Baca juga: Selain Amerika Serikat, 3 Negara Ini Donasikan Vaksin Covid-19 untuk Indonesia








Waspada Virus Marburg, Kemenkes Ingatkan Pemerintah dan Masyarakat Jangan Lengah

3 hari lalu

Virus Marburg. Shutterstock
Waspada Virus Marburg, Kemenkes Ingatkan Pemerintah dan Masyarakat Jangan Lengah

Indonesia melakukan penilaian risiko cepat penyakit virus Marburg pada 20 Februari 2023.


Tim Advokasi Gagal Ginjal Akut Minta Jokowi Turun Tangan

10 hari lalu

Ekspresi kesedihan keluarga korban gagal ginjal akut saat hadiri persidang perdana sebagai pengugat terkait obat sirup yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selasa, 17 Januari 2023. Sebanyak 25 keluarga korban menuntut Kementrian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produsen obat serta penyedia bahan baku obat yang mengakibatkan meninggalnya 199 anak itu untuk diadili. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tim Advokasi Gagal Ginjal Akut Minta Jokowi Turun Tangan

Presiden Jokowi diminta turun tangan untuk mengatasi masalah gagal ginjal akut pada anak.


PN Jakpus Kabulkan Kasus Gagal Ginjal Akut Sebagai Gugatan Class Action

10 hari lalu

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan kasus Gagal Ginjal sebagai gugatan class action dalam sidang Selasa, 21 Maret 2023. TEMPO/M FARREL FAUZAN
PN Jakpus Kabulkan Kasus Gagal Ginjal Akut Sebagai Gugatan Class Action

PN Jakarta Pusat menilai kasus gagal ginjal akut bisa diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok atau class action.


Jokowi Cerita Kebingungan Atasi Covid-19 di Awal Pandemi

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM per 30 Januari 2022 berdasarkan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Cerita Kebingungan Atasi Covid-19 di Awal Pandemi

Jokowi mengaku saat itu langsung menghubungi beberapa negara yang pernah mengalami endemi dan lebih dulu terpapar Covid-19.


Operasi Transplantasi Ginjal Pertama di Indonesia Timur Berhasil Dilakukan Tim RSUP Kandou Manado

11 hari lalu

Tangkapan layar, Ketua Tim Transplantasi Ginjal RSUP Kandou Wim Damopolii ketika menyampaikan keterangan pers mengenai pelaksanaan transplantasi ginjal pada Sabtu, 18 Maret 2023. (ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)
Operasi Transplantasi Ginjal Pertama di Indonesia Timur Berhasil Dilakukan Tim RSUP Kandou Manado

Operasi transplantasi ginjal pertama di Indonesia bagian Timur berhasil dilaksanakan pada Sabtu, 18 Maret 2023 oleh tim dokter di RSUP Kandou Manado.


KLB Campak Jabar Ditemukan Paling Banyak di Bogor dan Bekasi, Bergejala Panas dan Ruam

15 hari lalu

Imunisasi Campak
KLB Campak Jabar Ditemukan Paling Banyak di Bogor dan Bekasi, Bergejala Panas dan Ruam

Kasus kejadian luar biasa atau KLB campak di Jawa Barat paling banyak ditemukan di daerah sekitar Jakarta.


Mulai Bahas RUU Kesehatan, Pemerintah Janjikan Partisipasi Publik Bermakna

19 hari lalu

Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi kesehatan membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 28 November 2022. Dalam aksi tersebut mereka menolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang saat ini masuk dalam Prolegnas prioritas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mulai Bahas RUU Kesehatan, Pemerintah Janjikan Partisipasi Publik Bermakna

Pemerintah dan DPR akan memulai tahapan pembahasan bersama RUU Kesehatan.


Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Komnas HAM Temukan 8 Pelanggaran HAM

20 hari lalu

Komnas HAM menerima pengaduan dari keluarga pasien gagal ginjal akut pada Jumat, 9 Desember 2022.  Mereka mengadukan soal perhatian pemerintah yang kurang.  TEMPO.CO/ALFITRIA NEFI PRATIWI
Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Komnas HAM Temukan 8 Pelanggaran HAM

Komnas HAM menyatakan terdapat 8 pelanggaran HAM dalam kasus gagal ginjal akut pada anak.


Kasus Gagal Ginjal Akut, Komnas HAM Minta Presiden Jokowi Akui Negara Lakukan Pembiaran

20 hari lalu

Ekspresi kesedihan keluarga korban gagal ginjal akut saat hadiri persidang perdana sebagai pengugat terkait obat sirup yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selasa, 17 Januari 2023. Sebanyak 25 keluarga korban menuntut Kementrian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produsen obat serta penyedia bahan baku obat yang mengakibatkan meninggalnya 199 anak itu untuk diadili. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Kasus Gagal Ginjal Akut, Komnas HAM Minta Presiden Jokowi Akui Negara Lakukan Pembiaran

Presiden Jokowi diminta mengakui bahwa negara lakukan pembiaran dalam kasus gagal ginjal akut pada anak.


Kemenkes Bakal Koordinasi dengan Dinkes Subang soal Kematian Ibu Hamil

23 hari lalu

Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan.
Kemenkes Bakal Koordinasi dengan Dinkes Subang soal Kematian Ibu Hamil

Kemenkes, kata Nadia, baru mendapatkan laporan kasus ini ketika telah ramai diperbincangkan di media sosial.