Menaker Minta Pekerja Komorbid, Ibu Hamil dan Menyusui Bekerja WFH

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo pada Jumat, 8 Juli 2021 secara virtual.

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin, dan Apindo pada Jumat, 8 Juli 2021 secara virtual.

    INFO NASIONAL - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang memiliki komorbid, ibu hamil dan menyusui agar dapat bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama masa PPKM Darurat.

    "Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari rumah," kata Menaker Ida saat memimpin Rapat Koordinasi PPKM Darurat dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Jawa-Bali, Kadin dan Apindo pada Jumat, 8 Juli 2021 secara virtual.

    Dalam arahannya, Menaker Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan umum supaya menggunakan masker rangkap (double masking) agar bisa lebih terlindungi dari Covid-19 varian baru seperti Delta.

    Selanjutnya, para pengusaha diminta segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis usahanya dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan Covid-19 setempat. Hal ini penting agar pengusaha dapat mengetahui usahanya masuk pada sektor esensial, non-esensial atau kritikal.

    "Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan Covid-19 di perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," kata Ida.

    Tak hanya itu, Ida juga meminta perusahaan yang berada di Jawa dan Bali agar melakukan tes Covid-19 secara berkala bagi pekerjanya dengan metode sampling. Hal tersebut guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan tempat kerja.

    Bila positivity rate suatu perusahaan mencapai 10 persen, maka proses kerja seharusnya dihentikan. "Dan selanjutnya bila positive rate di bawah 5 persen, meskipun masih normal, namun tetap harus waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Ida.

    Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagian besar institusi masih kurang dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, menghindari berkerumun, dan pelaksanaan Work From Office (WFO), serta Work From Home (WFH).

    "Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Raditya.

    Dalam upaya pelaksanaan posko di daerah berjalan baik dan terkendali, BNPB meminta dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.

    Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid menyatakan sangat mendukung seluruh program pemerintah dalam mengatasi Covid-19. Bagi Arsjad, fokus dalam penanganan kesehatan sangatlah penting.

    "Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan terlebih dahulu", ungkap Arsjad.

    Namun, Arsjad meminta kepada pemerintah agar izin operasional industri padat karya tetap dipertahankan dengan protokol kesehatan ketat. Menurutnya, walaupun roda ekonomi berjalan dengan pelan, itu masih lebih baik daripada sama sekali tidak berjalan.

    Kabid Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Harijanto, menyatakan kesetujuannya atas permintaan Ketua Umum Kadin agar pemerintah mempertahankan industri padat karya. Hal itu setidaknya ia mendasarkan pada dua alasan.

    Pertama, Apindo tidak mempersoalkan jika terjadi pengurangan 50 persen pada staf produksi/pabrik dan 10 persen untuk staf kantor atau pelayanan administrasi perkantoran sebagaimana instruksi yang dikeluarkan Mendagri Nomor 18 Tahun 2021.

    Ia menekankan hal tersebut untuk mencegah kebingungan pelaku usaha yang berada di lapangan karena munculnya tafsir atas instruksi tersebut bahwa yang dimaksud 50 persen itu produksinya, bukan staf produksinya.

    "Karena kalau produksinya yang berkurang 50 persen, kalau berkurang sampai segitu, maka tidak berjalan sama sekali, semua pabrik bisa gulung tikar karena industri garmen, industri sepatu yang padat karya itu prosesnya ban berjalan. Jadi tidak mungkin (produksi dikurangi sampai 50 persen) dan itu sudah diketahui oleh pemerintah," kata Harijanto.

    Kedua, karena ekspor padat karya masih digunakan sejak awal, maka para industri ekspor ini sudah membuat komitmen delivery kepada pihak pembeli di luar negeri yang keadaannya sudah berangsur normal, seperti Amerika, China dan negara-negara di Eropa. "Jadi delivery itu harus tetap berjalan," ucap Harijanto.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.