Insentif Sulit Cair Persulit Penambahan Relawan Tenaga Kesehatan Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis Puskesmas Agats melakukan pemeriksaan kesehatan warga yang akan menerima suntikan vaksin COVID-19 di Ewer, Asmat, Papua, Jumat 2 Juli 2021. Pemerintah Kabupaten Asmat gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat termasuk jemput bola dengan mengerahkan tenaga kesehatan ke kampung-kampung. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Petugas medis Puskesmas Agats melakukan pemeriksaan kesehatan warga yang akan menerima suntikan vaksin COVID-19 di Ewer, Asmat, Papua, Jumat 2 Juli 2021. Pemerintah Kabupaten Asmat gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat termasuk jemput bola dengan mengerahkan tenaga kesehatan ke kampung-kampung. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sri Suhardiningsih mengatakan ada kesulitan mendapatkan tenaga tambahan untuk menangani lonjakan jumlah pasien Covid-19. Menurut Sri, salah satu penyebabnya adalah sukarnya pencairan insentif bagi para tenaga kesehatan kesehatan.

    "Insentif yang sulit dicairkan membuat relawan enggan menjadi tenaga tambahan," kata Sri dalam konferensi pers bersama sejumlah organisasi profesi kesehatan dan Koalisi Warga Lapor Covid-19, Jumat, 9 Juli 2021.

    Padahal, Sri melanjutkan, tenaga tambahan sangat diperlukan di tengah melonjaknya jumlah pasien Covid-19 belakangan ini. Ia bercerita, antrean pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) bisa mencapai 40-50 pasien. Seorang perawat pun harus menghabiskan waktu 24 jam bersama pasien.

    Di sisi lain, banyak perawat yang meninggal lantaran terpapar Covid-19. PPNI mencatat sejauh ini 373 perawat gugur dalam menjalankan tugasnya. Jawa Timur menjadi penyumbang kematian perawat tertinggi dengan jumlah 140 orang meninggal, 22 di antaranya pada bulan Juli 2021 ini.

    Kendati menyerukan perlunya tenaga tambahan, Sri mengingatkan hal tersebut tidak cukup jika penanganan di hulu tak berjalan. Penanganan di hulu ini merujuk pada upaya-upaya pencegahan penyebaran virus, seperti melalui protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas masyarakat.

    "Penambahan relawan tidak cukup jika penanganan pada hulu tidak berjalan. PPKM darurat harus dilakukan ketat, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat oleh warga," ujar Sri.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan ada tunggakan insentif nakes sebesar Rp 1,48 triliun untuk 2020. Ini mencakup nakes-nakes yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

    Namun, ia mengatakan, pemerintah telah menyelesaikan Rp 1,3 triliun dari tunggakan tersebut. "Diharapkan semua bisa selesai di bulan ini," kata Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 5 Juli lalu.

    Adapun untuk 2021, Budi mengatakan pembayarannya jauh lebih lancar. Ia menyebut pemerintah telah membayarkan 70 persen insentif tenaga kesehatan untuk bulan Januari hingga Juni. "Untuk Juli sampai Desember kami terus diskusi dengan Kementerian Keuangan dan sebentar lagi untuk mendapatkan anggaran tambahannya," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.