Politikus Demokrat: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, saat Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Kabupaten Bogor, di lapangan Demokrat Sport Center, Bogor, Selasa (6/10/2020).

    Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, saat Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Kabupaten Bogor, di lapangan Demokrat Sport Center, Bogor, Selasa (6/10/2020).

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR yang juga politikus senior Partai Demokrat, Syarief Hasan, berpendapat pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 secara lebih tegas agar dapat segera menurunkan angka penyebaran kasus.

    "Termasuk melakukan persiapan dan antisipasi yang menyeluruh atas kebutuhan tenaga kesehatan (nakes), perlengkapan, obat-obatan, distribusi, kecepatan, dan kesiapan rumah sakit untuk mendukung setiap kebijakan yang dilakukan," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 9 Juli 2021.

    Syarief Hasan mengaku prihatin melihat data Satgas Covid-19 yang menunjukkan kasus harian pada Kamis, 8 Juli 2021, yang mencapai 38.391. Menurut Syarief hal itu menunjukkan belum adanya penurunan kasus. Padahal, pemerintah telah menerapkan PPKM Darurat. "Perlu dilakukan evaluasi terus menerus," ujarnya.

    Syarief berujar kondisi saat ini sudah sangat darurat karena total kasus hampir mencapai 2,4 juta kasus. Bahkan, tingkat kematian sudah menduduki ranking ke-2 dunia dengan 1.040 kematian/hari. "Jumlah itu di atas India dengan 841 kematian/ hari," katanya.

    Menurut dia, kekhawatiran dan kecemasan masyarakat yang sudah memasuki tahun ke-2 menimbulkan berbagai pertanyaan kapan pandemi dapat diatasi. Data yang terungkap, kata dia, menunjukkan bahwa kebijakan penanganan pandemi belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

    "Kami sepakat dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan penurunan kasus Covid-19," ujarnya.

    Baca Juga: Tidak Ada Kompromi Bagi Pelanggaran PPKM Darurat




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.