Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Vaksinasi Covid-19 Anak: Disambut Demi Sekolah Tatap Muka, Ditolak karena Hoaks

image-gnews
Seorang anak memakai seragam sekolah saat pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh sebelum menjalani vaksinasi Covid-19 di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 6 Juli 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan 1,3 juta anak usia 12 tahun ke atas untuk disuntik vaksin Covid-19 guna mencapai herd immunity pada Agustus mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Seorang anak memakai seragam sekolah saat pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh sebelum menjalani vaksinasi Covid-19 di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 6 Juli 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan 1,3 juta anak usia 12 tahun ke atas untuk disuntik vaksin Covid-19 guna mencapai herd immunity pada Agustus mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan menyasar kelompok anak usia 12-17 tahun dalam program vaksinasi Covid-19. Salah satu pertimbangannya karena terdapat lebih dari 108 ribu kasus terkonfirmasi pada rentang usia tersebut dari total 2 juta kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dan persetujuan dari BPOM atas penggunaan vaksin Sinovac buatan PT Bio Farma untuk kelompok usia lebih dari 12 tahun, pemerintah mulai memvaksinasi kelompok anak dan remaja sejak 1 Juli lalu. 

Kebijakan ini disambut baik sejumlah kalangan, terutama para guru. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, pemberian vaksin pada anak dapat membantu persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Meski demikian, Satriwan menemukan masih terdapat orang tua yang menolak anaknya divaksin sebelum pembukaan sekolah. P2G melakukan survei melalui Google Form sejak 5-8 Juli 2021 terhadap 9.000 orang tua yang memiliki anak 12-17 tahun di 34 provinsi. 

Sampai Kamis sore, 8 Juli 2021, data yang masuk ada 8.742 jawaban. Dari angka itu, sebanyak 13,1 persen orang tua tidak setuju anak diberikan vaksin Covid-19. “Alasannya macam-macam, di antaranya khawatir dampak pengikut, yaitu kesehatannya, orang tua khawatir tidak halal,” kata Satriwan kepada Tempo, Kamis, 8 Juli 2021.

P2G menggelar survei soal vaksinasi Covid-19 pada anak.

Melihat alasan dari para responden, Satriwan menilai perlu ada sosialisasi yang masif dari pihak sekolah kepada orang tua murid. Apalagi, kata Satriwan, ada responden yang termakan hoaks soal adanya chip pada vaksin, sehingga menolak anaknya diimunisasi.

“Kalau anak tidak diizinkan vaksin karena selain alasan kesehatan, harus ada asesmen dulu oleh tenaga kesehatan bahwa anak tidak layak atau boleh divaksin,” ujarnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mendorong adanya sanksi bagi yang menolak vaksinasi anak. Pasalnya, kelompok anak dan remaja mempunyai mobilitas tinggi, sulit diawasi, dan bila terinfeksi Covid-19 umumnya tanpa gejala. 

“Mereka berpotensi menjadi sumber penularan yang mobile karena tidak ada gejala atau keluhan tetapi bergerak ke sana-ke mari,” kata Gilbert dalam keterangannya.

Menurut dia, kelompok usia 12-17 tahun juga sulit disuruh disiplin bermasker dan menjaga jarak, khususnya di permukiman padat. Penolakan vaksinasi, kata dia, harus diikuti dengan penerapan aturan yang sesuai agar tidak mengorbankan masyarakat secara umum.

Politikus PDI Perjuangan itu menyarankan, sanksi bisa berupa pelarangan anak mengikuti pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler, tidak diperkenankan ikut PTM, penghentian subsidi, dan larangan mengikuti ujian atau evaluasi.

“Akan sia-sia semua jerih payah dan pengorbanan tenaga dan nyawa mereka yang berjuang, juga korban yang meninggal bilamana vaksinasi kepada kelompok ini gagal mencapai 100 persen,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah berkomitmen bahwa guru dan tenaga pendidik harus sudah mendapat vaksinasi sebagai upaya percepatan penyelenggaraan PTM. Kemudian, ditambah secara bertahap juga memberikan vaksin pada anak usia 12-17 tahun semasa PTM berjalan.

Nadia membenarkan bahwa pada kelompok anak dan remaja ini memiliki mobilitas dan kemungkinan berkerumun yang besar. Sehingga, Surat Edaran Kemenkes nomor HK.02.02/I/1727/2021 menjadi dasar pemberian vaksinasi pada anak.

Pelaksanaan vaksinasi anak dilaksanakan di fasilitas layanan kesehatan atau kerja sama dengan sekolah atau madrasah. Anak hanya perlu membawa kartu keluarga atau dokumen lain yang ada nomor induk kependudukannya. Jenis vaksin yang diberikan adalah Sinovac, dengan dosis 0,5 milimeter sebanyak 2 kali dengan interval 28 hari. “Sama seperti orang dewasa,” kata Nadia.

Uji Klinis Sinovac Pada Anak

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, mengatakan bahwa pemberian vaksin pada anak 12-17 tahun bisa dilakukan seiring pelaksanaan PTM. 

Adapun penolakan terhadap vaksinasi anak, Jumeri mengaku belum diajak berdiskusi apakah harus ada sanksi atau tidak. “Kami belum diajak berdiskusi tentang vaksin ini,” ujar Jumeri kepada Tempo.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, mengatakan dalam peraturan perundangan, pemberian vaksin tidak boleh dipaksakan. 

Ia mengungkapkan, kekebalan kelompok terbentuk jika sudah 70-80 persen populasi telah divaksin. “Maka kita semua harus mendorong semua guru dan peserta didik bersedia divaksin, setidaknya ada 70 persen dari populasi,” kata Retno.

Menurut dia, selain vaksinasi, faktor utama untuk menyiapkan Pembelajaran Tatap Muka adalah 5 SIAP, yaitu siap daerahnya, sekolahnya, gurunya, orang tua, dan anaknya. Untuk daerah, sekolah harus ditutup jika ada klaster penularan Covid-19, menyiapkan anggaran untuk mendukung sekolah-sekolah yang muridnya sedikit untuk penyiapan sarana dan prasaran penunjang protokol kesehatan.

Untuk sekolah, Retno menyarankan agar harus ada kesiapan infrastruktur, SOP protokol kesehatan, dan perubahan perilaku orang dewasa di sekolah. Selanjutnya adalah kesiapan guru. “Guru harus belajar gimana pakai masker, tahan nerangin pakai masker, jangan dicopot, diturunin dan di dada. Anak peniru ulung,” kata dia.

Orang tua juga diminta menyiapkan keperluan anak selama pandemi. Sebab, rumah adalah tempat pertama anak belajar karakter. Anak harus diajarkan bagaimana menjaga diri dari Covid-19.  “Semua harus belajar nyiapin dan siap jika masa pandemi cukup panjang di negeri. Masa sampai 2 tahun kita enggak ada jalan keluar anak-anak bisa tatap muka,” ucap Retno soal vaksinasi Covid-19 pada anak.

Baca juga: Anies Baswedan Uji Coba 16 Mobil Vaksin Keliling, Bisa untuk Kelompok Anak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

SNBP 2024: Jumlah Pendaftar Terus Meningkat, Terbanyak dari Siswa SMA

2 hari lalu

Logo SNPMB.
SNBP 2024: Jumlah Pendaftar Terus Meningkat, Terbanyak dari Siswa SMA

Berikut data hasil SNBP 2024 untuk peserta yang mendaftar dan dinyatakan lulus.


Peserta SNBP 2024 Lolos ke Unpad Datang dari 1.000 Lebih Sekolah

3 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Doc: Unpad.
Peserta SNBP 2024 Lolos ke Unpad Datang dari 1.000 Lebih Sekolah

Terima lebih dari 31 ribu pendaftar, Unpad jadi PTN kelima terbanyak yang dituju peserta SNBP 2024


Belasan Ribu Siswa Tak Bisa Sekolah Akibat Banjir di Demak

8 hari lalu

Seorang kakek digendong anaknya melintasi banjir untuk mengikuti pengajian di Masjid Agung Demak di kawasan alun alun kota, Selasa, 19 Maret 2024. Banjir telah merendam 11 kecamatan di Kabupaten Demak, akibat 6 tanggul sungai jebol tidak kuat menahan derasnya arus sungai. Tempo/ Budi Purwanto
Belasan Ribu Siswa Tak Bisa Sekolah Akibat Banjir di Demak

Sebanyak 330 sekolah dari tingkat TK hingga SMP terdampak bencana banjir yang melanda Kabupaten Demak. Dinas Pendidikan meminta siswa belajar daring.


Geng Kriminal Bersenjata di Nigeria Menculik 100 Orang

10 hari lalu

Seorang wanita terlihat dengan poster presiden Nigeria Muhammadu Buhari, ketika kerabat korban penculikan kereta api Kaduna berunjuk rasa di Abuja, Nigeria 25 Juli , 2022. REUTERS/Afolabi Sotunde/File Foto
Geng Kriminal Bersenjata di Nigeria Menculik 100 Orang

Aksi penculikan massal ini dilakukan oleh geng kriminal bersenjata yang menuntut uang tebusan.


Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

17 hari lalu

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

KPAI meminta segera dibentuk Satgas Daerah dan Tim Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).


Menteri Airlangga Terus Lanjutkan Simulasi Makan Siang Gratis: Giliran di Merauke Gerakan Makan Ikan

21 hari lalu

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto meninjau simulasi  program nasional Siswa Indonesia Sehat, Terampil dan Sejahtera (SISTARA) di SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang, Kamis, 29 Februari 2024. Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Menteri Airlangga Terus Lanjutkan Simulasi Makan Siang Gratis: Giliran di Merauke Gerakan Makan Ikan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan simulasi program makan siang gratis akan terus dilakukan di sejumlah sekolah.


Soal Pencabutan KJMU dan KJP Plus, Apa Kata Pj DKI Jakarta Heru Budi?

22 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai meninjau Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Jumat 26 Januari 2024. Ada seluruhnya sembilan unit SPKU baru hasil pengadaan 2023 yang menambah jaringan lima stasiun yang sudah ada sejak 2011. ANTARA/Syaiful Hakim
Soal Pencabutan KJMU dan KJP Plus, Apa Kata Pj DKI Jakarta Heru Budi?

Heru Budi mengatakan pencabutan KJMU dan KJP Plus terjadi karena adanya mekanisme baru dalam tahap pertama penerimaan.


Ramai Disorot karena Disebut akan Dicabut, Apa Itu Program KJMU?

22 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Disorot karena Disebut akan Dicabut, Apa Itu Program KJMU?

KJMU dan KJP Plus merupakan sebuah program strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan mutu pendidikan.


Sekolah Diberi Batas Waktu 2-3 Tahun Terapkan Kurikulum Merdeka

23 hari lalu

Sejumlah siswa menampilkan tarian mandau Dayak Kalteng usai mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SMPN 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa 2 Mei 2023. Kegiatan peringatan Hardiknas yang diikuti ratusan siswa dan guru di kota itu mengusung tema
Sekolah Diberi Batas Waktu 2-3 Tahun Terapkan Kurikulum Merdeka

Kementerian akan segera membuat Peraturan Mendikbudristek untuk menetapkan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional di 2024.


Bakal Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis, Apa Saja Larangan Peruntukan Dana BOS?

24 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Bakal Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis, Apa Saja Larangan Peruntukan Dana BOS?

Airlangga Hartarto mengungkapkan dana BOS akan menjadi sumber dana program makan siang gratis Prabowo-Gibran.