Pemerintah Tetapkan Pengetatan di 43 Daerah Luar Jawa-Bali Seperti PPKM Darurat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas gabungan melakukan pemeriksaan saat penyekatan di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Kamis, 8 Juli 2021. Polda Metro Jaya menyebut mobilitas masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya menurun hingga 60% selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas gabungan melakukan pemeriksaan saat penyekatan di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Kamis, 8 Juli 2021. Polda Metro Jaya menyebut mobilitas masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya menurun hingga 60% selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan pengetatan terhadap 43 daerah di luar Pulau Jawa dan Bali seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Hal tersebut tercantum dalam Instruksi Mendagri Nomor 17 Tahun 2021.

    “Dalam Inmendagri 17, selain kita tetap meneruskan PPKM mikro di seluruh Indonesia, kita kecualikan untuk 43 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali untuk diperketat yang mirip pengetatannya dengan yang 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali,” kata Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro lewat keterangan tertulis, Kamis, 8 Juli 2021.

    Sebanyak 43 wilayah kabupaten/kotanya ini berdasarkan assesmen, masuk kriteria level 4. Sebuah daerah masuk level 4 jika ada lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk dalam satu minggu terakhir yang dirawat di rumah sakit. Kemudian, lebih dari 5 kasus kematian per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 150 kasus aktif per 100 ribu penduduk dalam rentang dua minggu.

    Dengan demikian, ujar Suhajar, ada 122 kabupaten/kota di Jawa-Bali plus 43 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang akan memberlakukan pengetatan sesuai aturan PPKM Darurat. Hanya saja, di luar Jawa-Bali tetap dinamakan pengetatan. Nama PPKM Darurat hanya disematkan untuk Jawa-Bali.

    "Total 165 kabupaten/kota. Untuk daerah yang di Jawa-Bali tetap disebut (PPKM) darurat, di luar Jawa-Bali disebut pengetatan, di luar kabupaten/kota yang 165 tadi tetap menyelenggarakan PPKM Mikro,” ujar Suhajar.

    Berikut 43 kabupaten atau kota di luar Jawa-Bali yang akan diberlakukan pengetatan seperti PPKM Darurat;

    1. Aceh: Kota Banda Aceh
    2. Bengkulu: Kota Bengkulu
    3. Jambi: Kota Jambi
    4. Kalimantan Barat: Kota Pontianak
    5. Kalimantan Barat: Kota Singkawang
    6. Kalimantan Tengah: Kota Palangkaraya
    7. Kalimantan Tengah: Lamandau
    8. Kalimantan Tengah: Sukamara
    9. Kalimantan Timur: Berau
    10. Kalimantan Timur: Kota Balikpapan
    11. Kalimantan Timur: Kota Bontang
    12. Kalimantan Utara: Bulungan
    13. Kepulauan Riau: Bintan
    14. Kepulauan Riau: Kota Batam
    15. Kepulauan Riau: Kota Tanjung Pinang
    16. Kepulauan Riau: Natuna
    17. Lampung: Kota Bandar Lampung
    18. Lampung: Kota Metro
    19. Maluku: Kepulauan Aru
    20. Maluku: Kota Ambon
    21. NTT: Kota Mataram
    22. NTT: Lembata
    23. NTT: Nagekeo
    24. Papua: Boven Digoel
    25. Papua: Kota Jayapura
    26. Papua Barat: Fak Fak
    27. Papua Barat: Kota Sorong
    28. Papua Barat: Manokwari
    29. Papua Barat: Teluk Bintuni
    30. Papua Barat: Teluk Wondama
    31. Riau: Kota Pekanbaru
    32. Sulawesi Tengah: Kota Palu
    33. Sulawesi Tenggara: Kota Kendari
    34. Sulawesi Utara: Kota Manado
    35. Sulawesi Utara: Kota Tomohon
    36. Sumatera Barat: Kota Bukittinggi
    37. Sumatera Barat: Kota Padang
    38. Sumatera Barat: Kota Padang Panjang
    39. Sumatera Barat: Kota Solok
    40. Sumatera Selatan: Kota Lubuk Linggau
    41. Sumatera Selatan: Kota Palembang
    42. Sumatera Utara: Kota Medan
    43. Sumatera Utara: Kota Sibolga

    DEWI NURITA

    Baca: Instruksi Mendagri Terbit, Begini Revisi Aturan di Sektor Kritikal dan Esensial


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.