Menaker Ida: Hindari PHK di Masa PPKM Darurat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

    INFO NASIONAL--Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta semua pihak, terutama pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan organisasi pengusaha, serta pemerintah daerah untuk patuh atas aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu dilakukan sebagai ikhtiar bersama dalam menahan lonjakan kasus Covid-19.

    Permintaan Menaker tersebut menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor M/9/HK.04/VII/2021 yang meminta kepada para Gubernur agar mengimbau para pelaku usaha di wilayahnya untuk memperhatikan petunjuk penerapan protokol kesehatan di tempat kerja serta mematuhi ketentuan PPKM Darurat.

    "Saya mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM Darurat ini tidak dimanfaatkan untuk memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan. Semua pihak harus mengupayakan agar dalam situasi ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh," ujar Menaker Ida dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2021.

    Menaker Ida pun meminta kepada pengusaha maupun pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh hendaknya sama-sama memahami situasi saat ini dengan bijaksana. "Kita semua mengetahui kondisi saat ini tidak mudah bagi pekerja/buruh dan pengusaha.  Karena itulah solusi yang terbaik adalah selalu mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh maupun serikat pekerja/serikat buruh," katanya.

    Selain dialog di perusahaan, dialog di tingkat tripartit juga menjadi penting. Karena karakteristik daerah berbeda-beda, Ida menghimbau agar bisa mencari solusi konkrit untuk kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Pemerintah di daerah diminta melakukan inisiasi dialog secara tripartit, baik secara kelembagaan maupun dialog dalam bentuk lainnya."Dialog yang dilandasi saling percaya dan pikiran yang positif adalah cara ampuh untuk menyelesaikan persoalan," ujar Ida.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.