Soal Ma'ruf Amin The King of Silent, Jubir: Wapres Bekerja Cukup Baik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada Peresmian Pasar Rakyat Pariaman, Sumatera Barat. ANTARA/Diskominfo Pariaman

    Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada Peresmian Pasar Rakyat Pariaman, Sumatera Barat. ANTARA/Diskominfo Pariaman

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah hal biasa. 

    "Sepanjang terhadap pokok tugas fungsi itu, Wapres di mata saya dan mata tim lain yang mendampingi sudah bekerja cukup baik," kata Masduki dalam konferensi pers daring dengan media, Rabu, 7 Juli 2021.

    Sebelumnya BEM Unnes mengunggah poster Ma'ruf sebagai King of Silent. BEM mengkritik Ma'ruf yang hanya diam saja dalam penanganan pandemi Covid-19. 

    Masduki mengatakan pekerjaan Wapres lebih pada mengkoordinasi limpahan dari Presiden. Masduki mengatakan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Ma'ruf cukup beragam. Mulai dari pengentasan kemiskinan, stunting, juga soal ekonomi syariah. Berbagai rapat koordinasi telah dilaksanakan di bawah pimpinan Ma'ruf.

    Ma'ruf juga mengurus Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Masduki mengatakan di sana Ma'ruf bertanggung jawab membangun industri halal, jaringan keuangannya, hingga mensosialisasikan ekonomi syariah bagi semua umat.

    "Itu juga dijelaskan oleh Wapres, dan sekarang tengah berkembang, sesuai dengan semangat kalangan muda untuk hijrah," kata Masduki.

    Tugas lain yang juga diemban Ma'ruf adalah soal kesejahteraan di Papua. Masduki mengatakan Ma'ruf sering menggelar rapat koordinasi dengan seluruh menteri. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD telah diminta Ma'ruf untuk terjun langsung ke Papua, sebelum akhirnya terhambat Pandemi Covid-19.

    "Walaupun banyak hambatan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus melakukan pemantauan sampai di mana jalannya. Termasuk misal banyak permintaan daerah-daerah untuk otda dibuka kembali, kan moratorium. Itu Wapres juga koordinasi dengan Mendagri," kata Masduki.

    Baca juga: Usai Kritik Ma'ruf Amin dan Puan, BEM Unnes Ditekan Kampus


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.